| Judul | Abstract | Halaman |
|---|
| Nilai dan Praktek Penegakkan Ham Di Indonesia: Survei Awal Dialektika Lokalitas dan Universitas Ham | Tulisan ini berusaha untuk memotret secara ringkas nilai dan praxis penegakan HAM di Indonesia, yang intinya merefleksikan adanya tarik tambang yang kuat antara acuan nilai lokal (agama, adat, komunalisme) dan semangat nilai-nilai universal yang mengacu kepada standarisasi lintas teritorial-geografis dan batasan primordial. | 1-10 |
| Aktualisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan dan Peran Pemimpinan Dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) | Krisis terbesar dunia saat ini adalah Krisis Keteladanan. Krisis ini jauh labih dahsyat dari krisis energi, kesehatan, pangan, transportasi dan air. Karena dengan absennya Pemimpin yang visioner, kompeten, dan memiliki integritasi yang tinggi, maka masalah air, konvervasi hutan, kesehatan, pendidikan, sistem peradilan, dan transportasi akan semakin parah. Akibatnya, semakin hari biaya pelayanan kesehatan semakin sulit terjangkau, manajemen transportasi semakin amburadul, pendidikan semakin kehilangan nurani welas asih yang berorientasi kepada akhlak mulia, sungai, air, dan tanah semakin tercemar dan sampah menumpuk dimana-mana. Inilah antara lain permasalah yang dialami dunia, termasuk Indonesia, sebagai bagian terbesar dari dunia ketiga. Oleh karena itu pembahasan mengenai tema kepemimpinan merupakan sebuah topik yang selalu menarik untuk diperbincangkan dan tak akan pernah habis dibahas sepanjang masa. Masalah kepemimpinan akan selalu hiudp dan digali pada setiap zaman, dari generasi ke generasi guna mencari formulasi sistem kepemimpinan yang aktual dan tepat untuk diterapkan pada zamannya. Hal ini mengindikasikan bahwa paradigma kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan keberadaannya, dinamis dan memiliki kompleksitas tinggi. | 11-42 |
| Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Guna Mengatasi Perubahan Iklim Lingkungan | Pencemaran dan kerusakan lingkungan telah terjadi dan cenderung terus belanjut, karena dalam prakteknya terdapat berbagai kendala, terutama masih rendahnya pentaatan dan penegakan hukum, masih lemahnya perangkat peraturan yang tersedia, serta masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Oleh karena itu Polri bersama dengan PPNS di departemen terkait merupakan ujung tombak terdepan dalam upaya penegakan hukum harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan upaya penegakan hukum sehingga kelestarian alam akan terjaga. | 43-51 |
| Cara Pengawasan Sekuriti Atas Aset Perusahaan | Perusahaan/industri tujuannya mendapatkan keuntungan (profit). Perusahaan dapat berjalan karena keterlibatan semua aset yang dimiliki. Tanpa dilindungi yang salah satu wujudnya adalah pengawasan, maka tujuan tersebut tidak tercapai. Dalam melakukan pengawasan tentunya melibatkan apa yang disebut sekuriti, yaitu mencegah terjadinya kerugian dari sebab apapun. Pengawasan ini tujukan selain pada fisiknya, namun juga pada penyelenggaraan manajemennya, karena pelaksanaan manajemen bidang tersebut akan langsung mempengaruhi asetnya (jumlah, kualitas). | 52-61 |
| Stres? Cobalah Atasi dengan Komunikasi Ilmiah | Setiap manusia termasuk anggota Polri pasti akan berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Dalam berinteraksi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam melaksanakan tugas dapat mengalami kesuksesan dan dapat pula mengalami ketidaknyamanan yang menimbulkan stres. Akhir-akhir ini alampun kadang ikut berkontribusi untuk memunculkan stres dengan berbagai bencana. Sudah banyak saran para ahli baik dari kalangan agama maupun psikolog yang membahas stres melalui komunikasi ilmiah sebagai tambahan wawasan. | 62-72 |
| Pengembangan Kapasitas PNS Polri Melalui Diklat dan Pengembangan Karir | Seiring dengan tuntutan peningkatan pelayanan oleh anggota Polri kepada masyarakat secara profesional, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri sebagai bagian integral dan sekaligus sebagai unsur komplemen yang secara nyata bersinergi dan memiliki kontribusi positif dalam mendukung dan mensukseskan tugas-tugas Kepolisian dibidang administrasi, dituntut untuk dapat menampilkan perannya sesuai dengan disiplin ilmu dan ketrampilan yang dimilikinya. | 73-76 |
| Kerangka Manajemen Kinerja Organisasi (Sebuah Rangkuman Studi Literatur) | Tulisan ini menggambarkan secara singkat prinsip-prinsip dasar manajemen kinerja dan merupakan rangkuman dari berbagai literatur. Banyak sekali literatur yang membahas mengenai manajemen kinerja dari berbagai sudut pandang. Tetapi, sedikit sekali yang membahas manajemen kinerja untuk organisasi pemerintahan. Sebagian besar literatur mengenai manajemen kinerja membahas atau memfokuskan diri kepada organisasi bisnis atau komersial. Model manajemen kinerja untuk organisasi bisnis atau komersial seakan-akan sudah dianggap sebagai acuan utama moel manajemen kinerja secara umum, dan model untuk organisasi pemerintahan atau non-komersial lainnya sebagai varian semata. | 77-87 |
| Nivellering Jabatan Ditinjau Dari Aspek Akademik | Tulisan ini menggambarkan secara singkat prinsip-prinsip nivellering jabatan secara akademik dan kaitannya dalam pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia yang Terintegrasi (Integrated Humas Resources Management). Nivellering jabatan dalam dunia akademik Manajemen Sumber Daya Manusia dikenal dengan istilah kepangkatan jabatan atau Job Grading. Job Grading ini merupakan salah satu elemen penting dalam membangun sistem manajemen dalam bidang Sumber Daya Manusia di setiap organisasi. Oleh karena itu dalam memberikan tinjauan Nivellering Jabatan dari aspek akademik, haruslah menempatkannya secara tepat dalam konteks pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia. | 88-95 |
| Meningkatkan Kualitas Penyidik DIT Reskrimsus Polda Metro Jaya GUna Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Haki Dalam Rangka Mewujudkan Kepercayaan Investor Asing Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia | | 96-105 |
| Optimalisasi Peran Polwan di BKPM Mekarsari Melalui Implementasi Polmas Dalam Rangka Mewujudkan Polri Yang Dicintai Masyarakat | Pergeseran paradigma pengabdian Polri hingga saati ini telah menampakkan hasil pada aspek struktural dan instrumental. Hasil tersebut semakin memantapkan kedudukan dan susunan organisasi Polri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, semakin mengemukannya paradigma baru sebagai Polri yang berwatak sipil (Civilian Police). Membangun kembali citra Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat pada reformasi saat ini membutuhkan transparansi pada semua sisi perkembangan lingkungan strategis Polri. Tulisan ini mencoba melihat optimalisasi peran Polwan dalam menerapkan Polmas sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan paradigma baru Polisi Sipil. | 106-116 |
| Meningkatkan Pelayanan RPK Poltabes Yogyakarta Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Guna Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Rangka Membangun Generasi yang Patuh Hukum | Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Untuk dapat memayungi hak-hak anak serta wujud keseriusan pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, telah tersebar diberbagai peraturan perundangan yang ada, yaitu dari hukum keluarga dalam bidang kesejahteraan dan dalam hukum pidana serta dalam hukum ketenagakerjaan. Anak yang sedang berkonflik dengan hukum, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban diperlukan perangkat hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada hak-hak anak dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. | 117-126 |
| Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 Guna Memberikan Pelayanan Prima Di Samsat Sidoarjo | Pelayanan Polri khususnya dibidang Lalu Lintas sering mendapatkan sorotan masyarakat oleh karena banyaknya terjadi penyimpangan oleh oknum aparat Polri sehingga menurunkan citra Polri. Fenomena ini menjadi tantangan bagi anggota Polri untuk dapat meningkatkan citra melalui perilaku dan kepribadian yang mencerminkan insan Bhayangkara dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan. Untuk menjawab tantangan itu, diperlukan peningkatan pelayanan publik, terutama di lingkungan Samsat yang merupakan tempat pelayanan terpadu dalam pendaftaran kendaraan baru, pajak kendaraan bermotor, balik nama, mutasi kendaraan bermotor dan lain sebagainya, yang semuanya banyak bersinggungan dengan masyarakat. Untuk itulah Samsat Sidoarjo dalam hal ini perlu menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2000 guna memberikan pelayanan prima kepada publik, sehingga kemudia dapat meningkatkan citra Polri di mata masyarakat. | 127-138 |
| Meningkatkan Peran Babinkamtibmas Polresta Surabaya Selatan Melalui Implementasi Perpolisian Masyarakat Guna Mewujudkan Kamtibmas Yang Kondusif | Berbagai fenomena yang muncul dalam masa reformasi ini telah melahirkan paradigma baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demian juga Polri sebagai bagian dari bangsa dan negara ini tidak luput dari paradigma tersebut. Paradigma baru Polri inipun dengan sendirinya harus ada kesusuaian dengan visi masa depan bangsa Indonesia. Paradigma baru Polri tersebut menjadi kerangka dalam mewujudkan jati diri, profesionalisme dan modernisasi Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, berada dekat masyarakat dan membaur bersamanya. Inilah paradigma yang dikenal sebagai community policing atau dalam penyelenggaraan tugas Polri dikenal dengan perpolisian masyarakat (Polmas), yang pelaksanaannya diemban oleh Babinkamtibmas. Dengan meningkatkan peran Babinkamtibmas melalui implementasi perpolisian masyarakat akan berpengaruh terwujudnya sistem keamanan dan ketertiban mayarakat. | 139-147 |
| Meningkatkan Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Timah Tanpa Ijin Diwilayah Polda Kepulauan Bangka Belitung Guna Mengurangi Kerusakan Lingkungan dan Terwujudnya Situasi Kamtibmas Yang Kondusif | Wilayah propinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah putih yang telah dikenal luas dipasar Internasional, dimana deposit pasir timah tersebut terbesar hampir disemua Kecamatan dalam wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter dan era reformasi dimana timbul keberanian masyarakat dengan alasan untuk makan mereka mereka mendulang timah secara tradisonal, dan hasilnya cukup lumayan sehingga dari waktu kewaktu pelaku penambangan tanpa ijin terus bertambah dan aktifitasnyapun meningkat. Hal ini mengakibatkan kerusakan lingkungan dan gangguan kamtibmas. Oleh karena itu tulisan ini memberikan masukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap penambangan timah tanpa ijin. | 148-155 |
