| Judul | Abstract | Halaman |
|---|
| Transformasi budaya: Pemolisian menuju masyarakat sadar wisata | Tulisan ini berupaya untuk menunjukkan bahwa pemolisian dengan pendekatan transformasi budaya untuk semakin manusiawi dengan membangun masyarakat sadar wisata.Dalam perspektif ini, kebudayaan terdiri atas perangkat-perangkat sistem-sistem acuan atau model-model kognitif yang berlaku pada beranekaragam tingkat perasaan dan kesadaran. | 9-24 |
| Pemolisian masalah lalu lintas perbatasan: Studi perdagangan perempuan ilegal Indonesia di Malaysia | Artikel ini fokus terhadap fenomena kegiatan menyelundupkan perdangan perempuan ilegal Indonesia ke Malaysia. Modus yang digunakan memiliki pola legal entry dan illegal stay, serta illegal entry dan illegal stay melalu jalur lintas perbatasan antara Batam dan Johor. isu ini menarik perhatian dan menjadi isu serupa di berbagai negara terkait dengan ancaman kejahatan lintas perbatasan yang berimplikasi terhadap keamanan perbatasan. | 25-39 |
| Polri di era demokrasi dalam mendukung good corporate governance | Kepolisian modern harus bertindak profesional sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Masyarakat modern dan demokratis menghendaki adanya peranan nyata negara melalui alat negara (Polri) untuk dapat memberikan rasa aman, nyaman, kepastian hukum, dan pelayanan prima bagi masyarakat, termasuk memberikan rasa aman dalam berusaha. Sejalan dengan reformasi internal di tubuh organisasi Polri, maka telah dilakukan penegakan hukum yang tegas, antisipatif, korektif, dan adil untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelaku ekonomi dan masyarakat luas. Menjamin keamanan dalam negeri untuk menciptakan suasan kondusif bagi berlangsungnya kegiatan bisnis di Indonesia. | 40-48 |
| Kinerja pelayanan Satuan Intelkam Polres Banjarnegara dalam penerbitan SKCK | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja pelayanan Satuan Intelkam Polres Banjarnegara dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Penelitian ini menemukan bahwa prosedur pelayanan oleh satuan intelkam tersebut menjadi rujukan dan panduan serta tolak ukur pelayanan penerbitan SKCK. Pelaksanaan pelayanan penerbitan SKCK oleh Satuan Intelkam telah dilaksanakan sesuai dengan parameter pelayanan publik yang diterbitkan pemerintah dan kualitas pelayanan prima yang dikemukakan oleh para ahli. | 49-65 |
| Penegakan hukum yang terabaikan dan polisi yang promoter | Tulisan ini membahas mengenai penegakan hukum yang belum optimal, sehingga menjadi kontradiktif dengan harapan akan menjadi polisi yang promoter. Polri sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana mempunyai tujuan antara lain mewujudkan tertib dan tegaknya hukum. Sebagai garda terdepan maka Polri harus prosesional, modern, dan terpercaya (promoter). Polisi yang promoter mesti polisi yang proaktif, polisi yang bersama-sama masyarakat bukan polisi yang berhadapan dengan masyarakat. | 66-70 |
| Pengaruh penghargaan intrinsik terhadap motivasi kerja pada anggota Satlantas Polres Tuban | Kajian teoristik penelitian ini tentang konsep Sumber Daya Manusia dengan pengkhususan pada penghargaan intrinsik dan motivasi kerja. Pendekatan penelitian secara kuantitatif menggunakan metode survei. Populasi penelitian ini 130 orang dengan sampel 98 orang yang merupakan anggota Sat Lantas Polres Tuban. Teknik analisis data menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pengaruh penghargaan intrinsik berpengaruh positif terhadap motivasi kerja anggota. | 71-79 |
| Revolusi mental di jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Sebuah pendekatan budaya) | Tulisan ini akan memaparkan revolusi mental di jajaran Polri dengen pendekatan budaya. Unsur-unsur budaya yang dimanfaatkan dalam revolusi mental adalah: unsur agama, unsur komunikasi, dan unsur pelestarian. Revolusi mental di jajaran Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu strategi kebudayaan dalam memperbaiki budaya kerja di jajaran Polri. Strategi kebudayaan dengan memanfaatkan unsur kebudayaan yang mencakup dimensi yang ada pada kebudayaan. | 80-84 |
| Kebijakan pemberantasan tindak pidana terorisme | Tulisan ini secara khusus menyoroti pemahaman bahwa kebijakan terkait penanggulangan terorisme yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya menjangkau beberapa area, di mana area tersebut merupakan area yang sangat vital dan memegang kunci terkait pemberantasan terorisme di Indonesia. Pengetahuan terkait metode kelompok teroris dalam melakukan perekrutan dan merubah seseorang yang bukan teroris menajdi teroris, menajdi sebuah bekal yang sangat penting dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Kebijakan yang saat ini dilakukan adalah memfokuskan kepada aspek pencegahan penyebaran paham radikal dan aspek pencegahan pelaksanaan aksi terorisme. Namun dalam kenyataan terorisme masih berkembang dengan masif, sehingga diperlukan alternatif kebijakan yang lebih efektif. | 85-101 |
| Diskresi kepolisian sebagai intervensi kebijakan dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil (Studi kasus penyidikan malpraktik oleh Polres Gresik) | Tulisan ini memberikan fokus pembahasan bahwa muara dari kepastian hukum yang adil itu adalah perwujudan suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Apabila terdapat suatu aturah hukum yang bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam konstitusi, dapat dilakukan judicial review dengan argumentasi yang tepat. Perbedaan persepsi dalam menafsirkan suatu aturan hukum merupakan kekayaan intelektual yang harus dikelola dengan baik. Berbagai perbedaan konsepsi dan teori hukum dapat dijadikan argumentasi hukum dalam menjawab permasalah hukum yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum positif. | 102-118 |
| Spesialisasi dan diferensiasi peran TNI Polri dalam strategi pertahanan keamanan negara (Tanggapan terhadap RUU Kamnas) | Dengan mengkaji dimensi diferensial dan spesialisasi peran TNI-Polri dalam pengelolaan pertahan dan keamanan negara, tulisan ini akan menunjukkan bahwa pemisahan TNI dan Polri sudah final, walaupun dalam pelaksanaannya masih diperlukan adanya penyempurnaan dari sisi regulasi khususnya pada persinggungan tugas dan peran yang dapat dilakukan secara bersama antara TNi dan Polri. Berbagai pemikiran yang berkembang saat ini, khususnya kemunculan RUU Keamanan Nasional tentang konsep pertahanan negara sebagai bagian dari keamanan nasional, akan membuat diferensiasi dan spesialisasi peran TNI dan Polri menjadi rancu. Akibatnya profesionalisme dari kedua lembaga negara dalam melaksanakan tugas masing-masing akan berkurang dan tidak efektif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan NKRI. | 119-131 |
