Atas nama otonomi daerah: Pelembagaan diskriminasi dalam tatanan negara-bangsa Indonesia | Perpustakaan Universitas Bhayangakara Jakarta Raya

Judul	Abstract	Halaman
Kebijakan yang diskriminatif	Sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini belum mampu mencegah dan mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh kebijakan daerah yang diskriminatif. Departemen Dalam Negeri dan Mahkamah Agung belum menunjukkan kepemimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi tidak dapat menyentuh kebijakan daerah yang melanggar konstitusi.	1-245

Informasi

DETAIL CANTUMAN

Kembali ke sebelumnya XML Detail Cite this