Jurnal Polisi Indonesia, Tahun V, April 2004 | Perpustakaan Universitas Bhayangakara Jakarta Raya
Advanced SearchJurnal Polisi Indonesia, Tahun V, April 2004
Informasi Detil
| Volume |
Tahun V, April 2004
|
|---|---|
| Penerbit | Program Pascasarjana KIK UI : jakarta., 2004 |
| ISSN |
1441-0962
|
| Subyek |
-
|
Artikel Jurnal
| Judul | Abstract | Halaman |
|---|---|---|
| Korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam perspektif masyarakat majemuk Indonesia | Tulisan ini mencoba untuk melihat saling keterkaitan hubungan antara kebudayaan-kebudayaan suku bangsa dengan kebudayaan nasional melalui pranata-pranata administrasi pemerintahannya atau birokrasi dan dengan kebudayaan umum yang ada setempat-setempat di daerah perkotaan Indonesia. Hubungan saling mempengaruhi di antara ketiganya, dilihat dalam konteks-konteks kesuku bangsaan dan hubungan antar-suku bangsa yang berlaku secara nasional maupun secara lokal. | 3-25 |
| Fungsi polisi dalam otonomi daerah | Pada masa pemerintahan Orde Baru, Jakarta tidak lebih dari Batavia pada zaman kolonial, memandang rendah daerah bahkan menjadikan daerah obyek eksploitasi. Kebijakan-kebijakan publik bersifat nasional ditentukan oleh sebagian kecil orang di Jakarta dan masyarakat daerah diwajibkan menyukseskannya. Rekruitmen pejabat politik lokal ditentukan sepenuhnya oleh orang Jakarta khususnya pejabat Departemen Dalam Negeri untuk jabatan walikota, bupati, sekretaris wilayah daerah, dan kepala dinas di provinsi, sementara untuk jabatan gubernur ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri, Markas Besar TNI, dan Sekretariat Negara. Tidak hanya itu, segala bentuk peraturan daerah harus disahkan oleh Departemen Dalam Negeri. Semuanya mengandung elemen korupsi dan kolusi. | 26-52 |
| Fungsi polisi dalam otonomi daerah 02 | Pada masa pemerintahan Orde Baru, Jakarta tidak lebih dari Batavia pada zaman kolonial, memandang rendah daerah bahkan menjadikan daerah obyek eksploitasi. Kebijakan-kebijakan publik bersifat nasional ditentukan oleh sebagian kecil orang di Jakarta dan masyarakat daerah diwajibkan menyukseskannya. Rekruitmen pejabat politik lokal ditentukan sepenuhnya oleh orang Jakarta khususnya pejabat Departemen Dalam Negeri untuk jabatan walikota, bupati, sekretaris wilayah daerah, dan kepala dinas di provinsi, sementara untuk jabatan gubernur ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri, Markas Besar TNI, dan Sekretariat Negara. Tidak hanya itu, segala bentuk peraturan daerah harus disahkan oleh Departemen Dalam Negeri. Semuanya mengandung elemen korupsi dan kolusi. | 26-52 |
| Hukum, resolusi konflik, dan keadilan alternatif | Tulisan ini membahas tentang tiga hal yang dewasa ini merupakan satu kecenderungan perkembangan sekaligus kecenderungan dunia hukum pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Hal tersebut adalah konflik, keperluan menemukan resolusi konflik, serta keadilan alternatif sebagai salah satu bentuk pengakhiran konflik. | 53-62 |
| Koban dan chuzaisho (Bentuk pemolisian komuniti kepolisian Jepang) | Perkembangan sistem kepolisian Jepang merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang Kekaisaran Jepang. Pada masa pemerintahan Shogun di Jaman Edo, fungsi-fungsi kepolisian diemban oleh para Samurai. Mereka membawahi badan-badan pemerintahan yang melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan kepolisian, sedangkan aktivitasnya dikendalikan oleh para pejabat yang ditugaskan pada kota atau ibukota. | 63-96 |
| Hukum dan konflik: Tinjauan sosiologi-kriminologi dan kasus di Indonesia | Hukum memiliki peranan strategis bagi terciptanya ketertiban sosial. Namun masalahnya adalah, apabila hukum tersebut memiliki keberpihakan subjektif maka hukum bukannya memberi iklim kondusif bagi tatanan sosial yang ada melainkan potensial untuk menimbulkan konflik yang berlarut. Di sinilah pentingnya mencermati dan mengutamakan objektivitas hukum sehingga mampu menciptakan ketertiban sosial dan mampu meredam konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. | 97-111 |