Krtha Bhayangkara, Volume 1, No. 1, Januari 2008 | Perpustakaan Universitas Bhayangakara Jakarta Raya
Advanced SearchKrtha Bhayangkara, Volume 1, No. 1, Januari 2008
Informasi Detil
| Volume |
Vol. 1, No. 1, Januari 2008
|
|---|---|
| Penerbit | Ubhara Press : jakarta., 2008 |
| ISSN |
1978-8991
|
| Subyek |
-
|
Artikel Jurnal
| Judul | Abstract | Halaman |
|---|---|---|
| Polisi, kekerasan, dan penggunaan senjata api | Di Kota Metropolitan seperti Jakarta ini, kekerasan senjata api mewarnai kejahatan dan penegakan hukum. Kekerasan yang dilakukan oleh para penjahat, seperti melukai, membuat pingsan, merusak menciderai korban maupun anggota penegak hukum menjadi berita hampir setiap hari di setiap surat kabar. Demikian pula penggunaan senjata api baik oleh penjahat maupun oleh polisi tidak jarang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. | 1-11 |
| Pemberantasan korupsi sebagai komitmen bangsa untuk mewujudkan good governance | Kondisi korupsi di Indonesia saat ini cukup memprihatikan, di mana hampir setiap hari media massa menayangkan pemberitaan mengenai korupsi baik oleh media elektronik maupun media cetak. Keadaan ini merupakan suatu indikator bahwa masalah korupsi merupakan masalah serius yagn membutuhkan kepedulian dari seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama secara sinergi melakukan pemberantasan dan pencegahan demi menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran, kemiskinan, dan kemelaratan. | 12-22 |
| Prinsip pang pada payu penyelesaian sengketa kredit macet dihubungkan dengan arbitrase sebagai upaya pengembangan hukum ekonomi Indonesia | Dalam beberapa tahun belakangan ini, negara kita mengalami suatu situasi perkembangan perbankan yang sangat berbeda sekali dengan situasi yang pernah dialami pada masa sebelumnya. Negara kita dalam beberapa tahun yang lalu sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah bahkan minus, yuang sekarang masih dirasakan dampaknya, semua itu terjadi karena adanya krisis ekonomi regional pada negara-negara Asia yang juga sangat dirasakan oleh negara kita. | 23-58 |
| Pengaruh pembaruan konstitusi terhadap konsep supremasi hukum di Indonesia | Terdapat korelasi antara pembaruan konstitusi dan konsep supremasi hukum di Indonesia. Di mana di dalam materi muatan konstitusi telah termuat supremasi hukum di sana. Ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang baru yang menjamin supremasi hukum di Indonesia, di mana konstitusi yang baru dalam kaitan konstitualisme merupakan salah satu fungsi rule of law yang menjamin supremasi hukum. | 59-67 |
| Implementasi otonomi daerah di Indonesia: Tinjauan perspektif pendapatan asli daerah | Pelaksanaan desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang cocok di Indonesia yang mempunyai sebaran wilayah yang luas meliputi hampir 15000 pulau dengan aneka ragam adat istiadat dan kebudayaan yang majemuk dan beraneka ragam. Karena itu founding fathers negara kita seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Bung Syahrir, dst. berikrar mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan azas desentralistik sebagaimana tercermin dalam Konstitusi UUD 45 pasal 18. | 68-89 |
| Aspek hukum perekonomian dalam perjanjian kerjasama (joint venture agreement) terhadap investasi di Indonesia | Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada tingkat investasinya. Semakin tinggi investasi dilakukan, maka akan semakin cepat pula tingkat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya tergantung pada faktor ekonomi semata, tetapi juga faktor kepastian hukum yang melindungi pelaksanaan penanaman modal asing dalam negara tersebut. Berbagai upaya dilakukan banyak negara untuk menarik modal asing masuk ke negaranya, antara lain adalah perlindungan hukum dan kepastian hukum yang membuat investor aman masuk ke suatu negara. | 90-99 |
| Pembiayaan syariah dan amandemen Undang-undang Perikanan | Bahwa perikanan merupakan suatu masalah yang perlu diatur, banyak sumber telah berusaha menerangkannya. Anthony Scott misalnya telah merumuskan empat maksud, tujuan, dan manfaat pengaturan masalah perikanan. | 100-108 |