Jurnal Studi Kepolisian, Edisi 059, Januari-Maret 2004 | Perpustakaan Universitas Bhayangakara Jakarta Raya
Advanced SearchJurnal Studi Kepolisian, Edisi 059, Januari-Maret 2004
Informasi Detil
| Volume |
Edisi 059, Januari-Maret 2004
|
|---|---|
| Penerbit | Direktorat PPITK Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian : jakarta., 2004 |
| ISSN |
0216-2563
|
| Subyek |
-
|
Artikel Jurnal
| Judul | Abstract | Halaman |
|---|---|---|
| Etnisitas, negara, dan konflik antar etnis | Masa kini, gejolak etnis masih terus berlangsung di beberapa negara. Setelah perang dunia kedua usai, konflik antar negara semakin berkurang, kemudian diwarnai oleh konflik antar etnis, konflik internal anter etnis-agama, dan konflik antar etnis-agama dengen negara. Melihat kenyataan ini masalah etnisitas tetap penting untuk mencermati perkembangan masyarakat, bahakn semakin penting untuk dibicarakan karena menyangkut eksistensi suatu bangsa. | 1-10 |
| Memahami akar dan resolusi konflik | Memahami konflik serta akar persoalannya merupakan hal yang sangat penting untuk tiba pada tahapan analisis guna resolusi konflik. Pekerjaan ini terus terang tidak mudah dilakukan sebab seringkali meskipun faktor penyebab suatu konflik awalnya bersifat tunggal, namun dalam perkembangan selanjutnya acap kali faktor-faktor lain pun turut pula terseret ke dalamnya sehingga menjadikannya berdimensi banyak. | 11-23 |
| Konflik sosial di Aceh (akar permasalahan dan solusinya) | Dalam sejarah bahwa sebelum lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia, rakyat Aceh berjuang mempertahankan kedaulatan wilayah dari tangan Belanda. Walaupun Belanda pernah menaklukan Aceh, namun Belanda tidak pernah merasa aman karena rakyat Aceh tidak pernah tunduk kepada Belanda. Perang Belanda di Aceh yang dimulai sejak 1873 merupakan perang yang paling berat dan lama, dalam catatan orang Ibrahim (1987) menjelaskan bahwa perang ini baru berakhir pada tahun 1912 setelah ini baru berdiri suat pemerintahan jajahan Hindia Belanda di Aceh. | 24-32 |
| Maluku pasca konflik sosial: Membangun perdamaian berkelanjutan | Banyak orang tidak mengira, bahwa Ambon khususnya dan Maluku umumnya bisa dilanda konflik dan kerusuhan komunal yang memakan korban begitu banyak, baik jiwa dan harta benda. Banyak pula yang tidak menduga bahwa konflik itu akhirnya bisa bertahan hampir 4 tahun. Setidaknya keheranan itu mewakili sebagian besar masyarakat dunia terhadap etnis yang selama berabad lalu dikenal sebagai basudara (gandong) yang hidup penuh damai dan tolong menolong (pela) antara desa dan antar kampung, bahkan antar komunitas umat beragama. | 33-47 |
| Carok, ekspresi konflik sosial | Madura yang sebagian besar kehidupan mata pencaharian masyarakatnya nelayan, memunculkan hierarki masyarakat yang bersifat horizontal dan vertikal sehingga interaksi sosial yang terjadi bersifat horizontal dan vertikal. Akibat berbagai kepentingan kebutuhan disertai berbagai perkembangan sosial dalam masyarakat, maka berkembang pula persoalan sosial yang timbul sebagai konsekuensi dari interaksi sosial masyarakat. | 48-55 |
| Darah, kursi, dan piring: Kerusuhan-kerusuhan masa transisi | Masa transisi menuju demokrasi di Indonesia ditandai dengan serangkaian kerusuhan massal, baik karena sebab-sebab sosial, ekonomi, maupun politik. Rangkaian kerusuhan itu menimbulkan biaya yang sangat mahal, baik berupa kerugian ekonomi, ongkos sosial (social cost) maupun citra bangsa di mata internasional. Padahal wacana akademik (academic discourse) maupun praksis kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan kerusuhan, khususnya kerusuhan bernuanda politis, tidak pernah berkembang secara memadai. | 56-71 |
| Konflik, agresivitas, dan pengendaliannya | Dalam setiap kebudayaan manusia, terdapat pedoman-pedoman melakukan tindakan permusuhan dan pedoman-pedoman untuk bagaimana mengungkapkannya dalam bentuk tindakan-tindakan. Begitu juga dalam setiap masyarakat permusuhan, tindakan-tindakan kekerasan terhadap musuh dan mediasi untuk perdamaian bagi permusuhan yagn sedang berlangsung. | 72-82 |
| Hukum dan konflik sosial | Seperti kita ketahui bahwa di dalam setiap masyarakat, senantiasa terdapat berbagai kepentingan dari warganya. Diantara kepentingan itu ada yang bisa selaras dengan kepentingan lain, tetapi juga ada kepentingan yang menyulut konflik dengan kepentingan lain. Hukum sering disalah artikan bahwa hukum hanya berfungsi jika telah terjadi konflik. Padahal, seyogianya hukum pun difungsikan sebelum konflik terjadi untuk mencegah konflik. | 83-91 |
| Manajemen keringat oleh Polri: Mencegah konflik terkait pemilu | Dewasa ini sudah sulit mencari kilah seperti di masa-masa sebelumnya mengingat Polri lah penanggung jawab kamtibmas di dalam negeri. Hal ini tentu bisa menjadi sumber frustasi di kalangan Polri, khususnya mereka yang sudah berhari-hari tak pulang ke rumah, kurang tidur, ataupun kurang uang. Dalam konteks inilah, minimal secara kebijakan, timbul kebutuhan untuk memanajemeni masalah dan membagi beban dalam rangka menetralisir masalah tersebut. Tujuannya adalah agar tidak semua beban dan masalah tersebut memuncak pada satu ketika, menajam pada satu masalah, atau menumpuk pada satu dua pihak saja. | 92-98 |
| Relasi polisi-masyarakat dalam perspektif konflik: Sebuah eksplorasi | Dalam wawancara dengan kalangan masyarakat Jawa Tengah yang terdiri dari partai politik, Komisi Pemilihan Umum, tokoh masyarakat, dan tokoh agama diperoleh persepsi positif terhadap kinerja polisi dalam pengamanan kampanye. Kesimpulannya polisi telah melakukan tugas dengan cukup baik. Agak sedikit berbeda dari hasil yang diperoleh dari kalangan LSM, relatif kritis, mereka memberi beberapa catatan mendasar bagi polisi dalam mengamankan kampanye yang ke depan perlu diperbaiki utamanya menyangkut profesionalisme. | 99-112 |
| Kerusuhan sosial di Indonesia: Studi kasus Kupang, Mataram, dan Sambas | Konflik sosial yang pernah terjadi di daerah tersebut dapat memberikan gambaran mengenai pola transformasi pemetaan konflik sosial mulai dari pola pribumi vis a vis non pribumi, gesekan antar penduduk asli dan pendatang, konflik Islam dan Kristen hingga keterlibatan faktor eksternal (provokator, konflik elite, pengaruh media massa, dan media informasi lainnya, maupun pihak-pihak luar yang berkepentingan untuk mengancam kondisi sosial, politik, dan ekonomi di tingkat nasional maupun lokal). | 113-136 |