| Judul | Abstract | Halaman |
|---|
| Local Wisdom in Land Disputes Resolution in Nusa Tenggara Barat | Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan pemerintah dan nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah didominasi oleh pola penyelesaian nonlitigasi, misalnya perdamaian melalui negosiasi, musyawarah mufakat, dan mediasi. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum adat dalam penyelesaian konflik perlu dibina, dilestarikan, dan disosialisasikan. | 1-15 |
| Enforcement of Land Policies to Control and Utilize Idle Lands | Penelitian ini bertujuan menemukan upaya pemberdayaan hokum dalam menertibkan dan mendayagunakan tanah telantar di Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah telah menerbitkan berbagai instrume hokum untuk menjawab permasalahan ini. Akan tetapi, instrumen-instrumen ini terhambat oleh lemahnya peraturan dan berbagai kondisi ekonomi social dan politik. | 16-31 |
| Failure of Land Conversion Regulations in the Indonesian Perspective of Land Use | catatan lapangan tahunan menggambarkan adanya kegagalan implementasi kebijakan agraria yang termasuk di dalamnya alih fungsi tanah pertanian, penatagunaan tanah dan penataan ruang di Indonesia. Tulisan ini merumuskan enam upaya untuk mengendalikan alih fungsi dan penatagunaan tanah di indonesia. | 32-51 |
| The Obsecure "State of Exigencies" Definition in Goverment Regulation In-Lieu-Of-Law | Ketidakjelasan noodverordenings dalam menerbitkan perppu mengundang perdebatan di masyarakat. Karena Presiden dapat menentukan kondisi kegentingan yang memaksa, kondisi ini menjadi sangat subjektif dan berpotensi disalahgunakan secara politis. Dengan demikian, penting bagi kita untuk menelaah dan memikirkan kembali maksud pasal 22 UUDNRI tahun 1945 yang memberikan payung hukum untuk perppu ini. | 52-62 |
| Ultra Petita Verdicts in Judicial Review Institution | Walaupun tidak ada payung hukum untuk menaungi pengeluaran putusan ultra petita, beberapa kali Mahkamah Konstitusi memutus secara ultra petita. Sebagai akibatnya, hak-hak konstitusional warganegara yang seyogyanya dilindungi oleh Mahkamah malah dilanggar. Dengan demikian, sudah selayaknya Mahkamah tidak lagi mengeluarkan putusan ultra petita selama dasar hukumnya belum ada. | 63-74 |
| The Compatibility of KHI with Women's Convention | Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Perempuan pada 1984, Indonesia diharuskan menghapus diskriminasi gender yang melanggar hak perempuan dan merugikan kedudukannya dalam hokum. Namun ternyata KHI masih bertentangan dengan Konvensi tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam pasal tentang wali nikah, saksi, batas usia perkawinan, nusyuz dan hak dan kewajiban suami isteri. | 75-86 |
| Reconciliation and Justice for Victims of the 1965 Tragedy | Penegakan HAM merupakan salah satu agenda demokratisasi yang belum sepenuhnya tercapai. Pelanggaran-pelanggaran HAM berat seperti Tragedi 1965 masih belum jelas sehingga penyelesaian nonlitigasi (pengakuan dan kompensasi) dianggap sebagai solusi yang terbaik. Pengakuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab untuk menghormati HAM dan menjadi batu loncatan untuk mengungkap tragedi HAM lainnya. | 87-102 |
| The Role of Licensing Agreement in Protecting Well-Known Marks | Merek terkenal adalah merek yang didaftarkan di berbagai negara, disebarluaskan di banyak media, serta dipercayai oleh banyak konsumen karena mutunya yang terjamin. Di sisi lain, sering terjadi pelanggaran merek terkenal yang tidak hanya merugikan pemegang merk, tetapi juga negara. Oleh karena itu, diperlukan penanganan pelanggaran merek melalui pembuatan perjanjian lisensi. | 103-114 |
| Musharaka Financing's Equity Principle at Sharia Banks in Yogyakarta | Tulisan ini membahas atas kesetaraan dalam pembiayaan musyarakah yang belum diterapkan dengan baik. Bank tidak menyatakan dengan jelas kewajiban mereka untuk ikut menanggung risiko dan kerugian bersama-sama dengan nasabah dan mereka juga telah mematok proyeksi pendapatan yang pada akhirnya mengaburkan mekanisme bagi-hasil sehingga membuat sistem ini mirip dengan sistem konvensional. | 115-125 |
| The Role of Bank of Indonesia in Banking Disputes Mediation | Efektivitas penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi perbankan sangat bermanfaat baik bagi nasabah maupun bank. Penelitian ini menganalisis peran Bank Indonesia dalam menengahi sengketa perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi perbankan ini belum dimanfaatkan secara optimal dan bahwa BI sebenarnya tidak memiliki tugas untuk memediasi sengketa perbankan. | 126-139 |
| Libel Cases in Penal Law | Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP serta pasal 27 ayat (3) dan pasal (1) UU 11/2008. Mahkamah Agung biasanya menjatuhkan pidana bersyarat bagi terdakwa. hakim harus mempertimbangkan kemerdekaan pers dan berpendapat, hak konsumen dan pasien, serta hak untuk mendapatkan informasi sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan | 140-149 |
| Anthropology of Law from the Perspective of Legal Scholars | Sebagai sebuah cabang pengetahuan yang independen dan relatif baru, antropologi hukum masih berada dalam tahap perumusan. Pada dasarnya, antropologi hukum meneliti hubungan empiris timbal-balik antara hukum dengan fenomena sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan
mengetahui hakikat hukum sebagaimana disematkan oleh masyarakat. | 150-163 |
| One-Roof Judiciary System and Rule of Law in the 2004 Judiciary Powers Act | Perubahan atas konstitusi kita turut meng-ubah sistem kekuasaan kehakiman Indonesia dengan menuangkan secara eksplisit konsepsi negara hukum Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka jaminan prinsip pe-nyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu keharusan. Perwujudan prinsip tersebut diperkuat melalui sistem peradilan satu atap dengan Mah-kamah Agung sebagai lembaga tertinggi. | 164-173 |
