| Judul | Abstract | Halaman |
|---|
| Domestic Violence And The Way Forward | Walaupun Negara telah berupaya menghukum pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korbannya, perhatian terhadap posisi sosio-ekonomi wanita masih belum cukup diberikan. Tulisan ini akan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengakhiri tindakan diskriminatif terhadap hak-hak wanita. | 201-223 |
| Judges Decision On Cases Of Contract Annulment | Pesatnya perkembangan hukum bisnis internasional mengharuskan hakim untuk mempelajari kembali asas-asas hukum perjanjian dalam KUHPerdata. Prinsipprinsip itikad baik, perlindungan bagi pihak ketiga, retroaktif, dan kembali ke keadaan semula akan dianalisis dalam tulisan ini sehingga memberikan konstruksi obyektif kepada hakim dalam memutus permohonan pembatalan perjanjian agar jangan sampai menimbulkan perkara baru. | 224-231 |
| License Agreement Of Well-Known Marks | Perjanjian lisensi adalah suatu cara melindungi hak atas merek yang bersifat khusus. Perjanjian ini mengandung lima prinsip hukum kontrak, yakni kebebasan berkontrak, saling menguntungkan, itikad baik, kesepakatan dan kesederajatan. Perselisihan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi merek terkenal bisa diselesaikan di pengadilan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. | 246-256 |
| The Protection Of Copyright, Related Right, And Industrial Design | Tulisan ini merupakan bahan dalam rangka sosialisasi hak cipta, hak terkait, dan desain industri kepada peneliti dan dosen di perguruan tinggi. Tulisan ini membahas perkembangan seputar perlindungan hak-hak tersebut berdasarkan konvensi internasional dan hukum Indonesia, serta menjelaskan prosedur dan persyaratan permohonan pendaftaran hak. | 257-272 |
| Legal Consequences For Banks' Non-Compliance With Minimum Capital Rule | Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia 9/16/PBI/2007 tentang Kewajiban Modal Inti Minimum Bank yang menaikkan modal inti minimum bank umum menjadi 100 miliar rupiah. Tulisan ini membahas akibat hukum yang akan dialami bank bila kewajiban modal minimum tersebut gagal dipenuhi. | 273-284 |
| Settlement Of Sharia Business Disputes | Ekonomi Islam di Indonesia berkembang pesat sehingga memunculkan berbagai bentuk bisnis yang berbasis syariah. Tulisan ini akan membahas berbagai cara penyelesaian sengketa bisnis yang berbasis syariah, seperti melalui arbitrase Islam, mediasi, atau melalui proses peradilan di mana para pihak dapat memilih forum penyelesaian; di pengadilan negeri atau pengadilan agama. | 285-295 |
| Regulation And Implementation Of Compulsory Will In Indonesia | Penelitian hukum normatif dan empiris ini akan menganalisis sifat pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan implementasinya dalam pengadilan agama. Penelitian ini juga akan membahas beberapa pertimbangan hukum yang digunakan hakim ketika mengeluarkan putusan dalam suatu kasus pemberian wasiat wajibah. | 296-312 |
| The Urgency Of Establishing New Commercial Courts | Pasal 300 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberi ruang bagi pemerintah untuk dapat membentuk pengadilan niaga di tempat lain dengan tetap memerhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang ada. Meskipun demikian, sampai saat ini pembentukan pengadilan niaga di tempat lain belum terlaksana. | 313-327 |
| Standard Of Proof In Legal Discovery Pricess At Civil Court | Pembuktian dalam proses penemuan hukum adalah tahapan yang sangat penting. Apabila peristiwa konkret sudah dibuktikan, hakim akan memperoleh kebenaran mengenai peristiwa yang disengketakan tersebut. Kemudian, hakim akan mengkualifikasi peristiwa tersebut menjadi peristiwa hukum dengan cara mencari peraturan hukum yang relevan untuk diterapkan. | 328-338 |
| Agrarian Reform Principles In IX/MPR/2001 Decree: Its Manifestation In Land Legislations | Penelitian ini membahas apakah asasasas Pembaruan Agraria telah sejalan dengan hukum pertanahan Indonesia dan UUPA serta bagaimana asas-asas tersebut diterapkan dalam peraturan-peraturan pemerintah di bidang pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, alih-alih mengejawantahkan, banyak PP yang bertentangan dengan asas Pembaruan Agraria sehingga harus dicabut atau diamandemen. | 339-349 |
| Harmonisation Of Legislations On Disaster Management | Undang-undang Penanggulangan Bencana disahkan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana serta memitigasi dampak bencana yang telah terjadi. Karena undangundang ini berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur sumber daya alam, tumpang tindih dan ketidakselarasan terjadi. Oleh karena itu, harmonisasi antara Undang-undang Penanggulangan Bencana dengan undangundang sektoral diperlukan. | 350-363 |
| Presidential System After The Amendment To 1945 Constitution In Indonesia | Penerapan sistem presidensil di Indonesia adalah salah satu aspek yang penting dalam agenda reformasi Indonesia. Pemurnian sistem presidensil dengan cara memperkuat peran DPR dan menerapkan sistem multipartai sebenarnya adalah langkah yang tepat. Namun pada kenyataannya sistem ini tidak pernah berjalan sebagaimana seharusnya suatu sistem presidensial yang riil berjalan. | 364-380 |
| Air Carrier's Liability On Passengers | Penelitian ini menganalisis konsep tanggung jawab hukum pengangkut udara atas kerugian yang diderita oleh penumpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak penumpang, terutama atas penyelesaian ganti rugi, masih berada di posisi yang lemah akibat ketiadaan peraturan pelaksanaan. | 232-245 |
