| Judul | Abstract | Halaman |
|---|
| Paradigma Komunikatif: Sebuah Tawaran Model Dalam Pembangunan Hukum | Menguatnya paradigma positivisme hukum menempatkan hukum negara sebagai hukum yang paling benar. Namun kenyataannya ada sistem hukum lain, seperti hukum adat dan agama, yang memiliki perbedaan sistem budaya, politik, serta kepercayaan. Karenanya, pembangunan di bidang hukum seharusnya merupakan upaya untuk mengkomunikasikan berbagai sistem hukum yang ada tersebut. | 237-248 |
| Limited Liability Dalam Limited Liability Pada Konstruksi Perusahaan kelompok Piramida | Berlakunya limited liability pada perusahaan kelompok dengan konstruksi piramida menciptakan celah hukum berupa limited liability dalam limited liability. Untuk mencegah munculnya moral hazard dari pemegang akhir atau induk perbuatan, perlu dilakukan terobosan hukum pembatasan jumlah lapisan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan kelompok. | 249-262 |
| Kebijakan Pertanahan Pada Era otonomi Daerah Di Bidang Hak Guna Usaha Perkebunan | Kebijakan pertanahan di bidang Hak Guna Usaha (HGU Perkebunan) perlu ditata kembali, mengingat politik hukum pembangunan ekonomi di era reformasi mengarah pada pasar bebas. Oleh karena itu, reforma agraria diperlukan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan struktur penguasaan tanah antara pemegang HGU Perkebunan dengan kepentingan rakyat. | 263-274 |
| Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan jaringan Jalan Lingkar Selatan Di Kabupaten Bantul | Pembebasan tanah adalah aktivitas yang sangat penting dalam setiap jenis program pembangunan, seperti Jaringan Jalan Lingkar Selatan. Meskipun pembebasan tanah sudah dimulai sejak tahun 2008, tetapi belum selesai juga. Penelitian ini difokuskan pada penerapan prinsip pembebasan lahan untuk keberhasilan program. | 275-291 |
| Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Dan Korupsi Korporasi DI Indonesia Dan Singapura | Sejak tahun 1951 korporasi telah dijadikan sebagai salah satu subjek hukum pidana di Indonesia, yang berarti korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun hingga tahun 2010 baru satu kasus yang menyertakan korporasi sebagai terdakwa, dan belum pernah ada korporasi yang berhasil dijadikan sebagai terpidana. | 292-306 |
| Peranan Pajak Pemanfaatan Dan Pengambilan Air Bawah Tanah Terhadap Konservasi Air Tanah | Penelitian ini menguji peran pajak air bawah tanah air konservasi di Kabupaten Bantul, yaitu pelaksanaan konservasi air bawah tanah di Bantul dan apa peran yang diberikan dari pajak air pada konservasi air bawah tanah dan berapa banyak hasil pajak air dialokasikan untuk program konservasi air bawah tanah di Kabupaten Bantul. | 307-327 |
| Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta | Pemerintah kota Yogyakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mengunakan sistem electronic procurement yang menggunakan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 137 Tahun 2009 sebagai landasan hukum. Tulisan ini akan mengelaborasi pertanyaan apakah tujuan pelaksanaan e-procurement telah tercapai serta kendala apa sajakah yang menghambat pelaksanaan tersebut. | 328-342 |
| Hak Atas Properti Wanita Dalam Hukum Komunitas Kulit Putih Amerika Serikat Bagian Selatan | Tulisan ini bertujuan menelaah dinamika perkembangan hak wanita atas properti di AS bagian selatan yang dihiasi sulaman kemenangan dan kekalahan serta akomodasi dan resistensi. Tulisan ini menunjukkan bahwa hak wanita atas properti sangat dipengaruhi oleh maskulinitas dan kekuasaan patriarkal suami-suami di daerah Selatan. | 343-360 |
| Designing Culturally Conscious Alternative Dispute Resolution To Foster Asian Economic Development | Penyusunan model alternatif penyelesaian sengketa gaya Asia yang mengakomodasi budaya setempat penting untuk dilakukan. Penerapan standar barat tidak selamanya cocok dengan cara unik orang Asia dalam memandang suatu sengketa. Konflik kultural dapat dihindari apabila mediasi atau arbitrase bisnis internasional disesuaikan dengan kebutuhan budaya setempat. | 361-375 |
| Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia | Terorisme adalah permasalahan yang sangat serius di Indonesia, pasca serangan bom di Bali pada November 2002. Dengan keadaan sekarang di mana Indonesia masih menghadapi permasalahan serius serangan militan dengan jaringan baru dan lebih banyak ahli bom, tulisan ini bertujuan menganalisis cara yang ditempuh pemerintah untuk melakukan penanggulangan tindak pidana terorisme. | 376-393 |
| Tanah Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum | Tulisan ini mengkaji tata nilai yang melandasi sistem pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah. Secara universal, terdapat tiga sistem tata nilai yaitu komunalistik, individualistik dan Islam. Indonesia mengembangkan tata nilai berbasis komunalistik namun memberi tempat pada individualistik. Meskipun demikian, ternyata saat ini Indonesia terjebak dalam sistem liberalisme/kapitalisme. | 394-405 |
| Tahapan Undang-Undang Responsif | Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang biasanya ditentukan oleh aturan hukum formil dan kemauan politik pembentuk undang-undang membuat produk perundang-undangan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak menjawab kebutuhan mereka. Tulisan ini membahas model undang-undang yang responsif sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan menjamin keadilan dan kesejahteraan. | 406-419 |
| Does The Current Regional Autonomy Support Legal Pluralism In Indonesia? | Tulisan ini membahas sistem hukum Indonesia. Dalam tulisan ini akan dianalisis bagaimana dinamika aturan konstitusi mempengaruhi kewenangan daerah. Hubungan antara otonomi daerah dengan pluralisme sistem hukum, misalnya penerapan hukum syariah di provinsi Aceh, juga akan dibahas di sini. | 420-429 |
