| Judul | Abstract | Halaman |
|---|
| Stabilitas dan Tertib Sosial | Dengan menggunakan perspektif historis, konsepsi tentang stabilitas sosial dan tertib sosial sejak jaman Nusantara, Kolonialisme dan Indonesia menjadi fokus perhatian penulis dalam tulisan ini. Stabilitas dan ketertiban sosial yang dibangun atas proses-proses consensual conflicts akan menghasilkan sistem yang jauh lebih sustainable dan viable, ketimbang bangunan yang dibangun atas ikon nasionalisme. Perspektif ini memberikan kritik terhadap Benedict Anderson dan Ernest Renan yang cenderung menganggap fragmentasi unit-unit nasional menjadi bangunan stabilitas dan ketertiban sosial. Kecenderungan gerak masyarakat-masyarakat maju adalah integrasi kawasan, bukan fragmentasi unit-unit nasional yang cenderung membawa pertarungan antara wacana-wacana lokal vis-à-vis nasional. | 321-340 |
| Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia | Tulisan ini mendiskusikan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Diskursus HAM. Hate speech merupakan konsep yang sangat rentan berhadap-hadapan dengan hak berpendapat dan berekspresi. Titik singgung ujaran kebencian dalam kerangka HAM berada pada dua diskursus hak, yaitu: a) kebebasan beragama atau berkeyakinan;dan b)kebebasan berekspresi dan berpendapat, c) perlindungan ras dan etnik. Secara konsep ataupun praktik, ujaran kebencian seringkali diterapkan secara berbeda-beda, baik di tingkat global ataupun praktik Negara-negara di dunia. Dengan pendekatan HAM,ada 6 (enam) hal yang harus dilihat di dalam Surat Edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (Hate Speech), yaitu: 1) elemen kejahatan (element of crimes); 2) basis subyek tindakan kejahatan; 3) metode atau cara kejahatan dilakukan; 4) tujuan dari tindakan itu sendiri; 5) Potensi efek dari ujaran kebencian; 6) Pendekatan yang digunakan untuk menangani hate speech. | 341-364 |
| Mistik dan Politik: Praktek Perdukunan dalam Politik di Indonesia | Dunia politik modern tidak selamanya bertumpu kepada kekuatan akal, kalkulasi matang atau hitungan nyata sesuai hasil survey. Namun diluar dari prinsip-prinsip dan kaidah logis masih terselip kekuatan lain yang berperan, yaitu kekuatan Mistik atau spiritual. Dengan menggunakan pendekatan Cultural Studies, penulis melakukan penelitian hubungan elite politik dengan dunia mistik sejak jaman kerajaan-kerajaan di Nusantara hingga periode berdirinya Republik Indonesia. Para Raja di masa kerajaan atau Presiden di Indonesia; Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki guru spiritual sebagai penasehat atau penopang dalam kekuasaan politik mereka. Penulis berkesimpulan bahwa panggung politik dalam sejarah Indonesia bahkan sejarah Kerajaan di bumi nusantara tidak saja bertumpu pada kekuatan logis tetapi juga penggunaan ilmu supranatural dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan. | 365-386 |
| Politisasi Agama di Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan Rational Choice Theory | Tulisan ini memberikan gambaran runtuhnya pengaruh isu primordialisme di ruang publik dan digantikan dengan kearifan konvensional. Penelitian ini mengambil aspek pengaruh isu SARA pada aspek rasionalitas pemilih. Penulis menemukan beberapa aspek yang mendukung kesimpulan penelitian, antara lain; bahwa isu SARA tidak terlalu direspek pemilih rasional. Pemilih rasional lebih melihat masalah yang ada dan mengevaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya. Di lain pihak, emosi antusias terhadap isu etnisitas akan memantabkan pilihan politik terhadap pemilih etnis minoritas, sebagai bentuk penguatan komunitas. Dengan menggunakan pendekatan teori pilihan rasional (rational choice theory), penulis melihat bahwa komunikasi politik yang dibangun melalui isu SARA di ruang publik dalam kehidupan masyarakat modern, tidak lagi mampu memengaruhi pemilih rasional. Pemilih rasional (rational choice), menentukan pilihan berdasarkan pada keuntungan yang diperolehnya (maximizing benefit). Dalam faktor ini sikap pemilih lebih dipengaruhi karakteristik dan track record kandidat. | 387-426 |
| Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia | Tulisan ini memberikan critical issue terhadap visi Indonesia menuju poros maritim dunia. Dalam pandangan penulis, Indonesia menuju poros maritim dunia sejalan dengan jati diri Indonesia atau identitas nasional sebagai sebuah negara kepulauan. Namun demikian, pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai jalan menuju poros maritim cenderung memicu tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki TNI AL, Polair maupun Bakamla. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian ulang terhadap posisi Bakamla dalam pengelolaan keamanan laut di Indonesia. | 427-442 |
| Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan: Isu-Isu Polri Dalam RUU Kamnas | Keberadaan RUU Kamnas tidak saja menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat sipil, tetapi juga memunculkan isu-isu seputar status dan kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab isu-isu Polri dalam polemik RUU Kamnas. Dengan menggunakan pendekatan sejarah Polri-TNI serta hukum nasional dan internasional, tulisan ini tidak secara emosional mempertahankan keberadaan Polri berada di bawah Presiden, tetapi dimaksudkan dalam rangka memberikan informasi dan data agar dapat dipahami secaya obyektif berkenaan dengan polemik RUU Kamnas. | 443-460 |
