Jurnal Keamanan Nasional Volume III, Nomor 1, Mei 2017 | Perpustakaan Universitas Bhayangakara Jakarta Raya
Advanced SearchJurnal Keamanan Nasional Volume III, Nomor 1, Mei 2017
Informasi Detil
| Volume |
Volume III, Nomor 1, Mei 2017
|
|---|---|
| Penerbit | Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya : Bekasi., 2017 |
| ISSN |
2442-7985
|
| Subyek |
Artikel Jurnal
| Judul | Abstract | Halaman |
|---|---|---|
| Finding Home: A Forensic Perspective on the Global Crisis of Forced Migration | Krisis pengungsi menjadi masalah sosial, politik, hukum dan kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan dunia saat ini. Banyak Negara maju yang mengalami kesulitan menangani gelombang pengungsi yang datang dengan berbagai masalah yang perlu diatasi. Meskipun alasan pengungsi menyeberangi perbatasan geografis negara adalah untuk menyelamatkan nyawa, mereka tetap memiliki beban hukum untuk mengesahkan pencarian suaka mereka. Tujuan dari tulisan ini adalah membahas berbagai peran ilmu forensik dalam menangani krisis pengungsi yang sedang terjadi di dunia. Dalam aspek hukum, peran forensik adalah memberikan pembuktian yang dapat membantu pengungsi dalam proses suaka mereka, antara lain perkiraan usia untuk pengungsi di bawah umur, pemeriksaan kesehatan fisik dan kejiwaan pengungsi, dan penyelidikan kasus penganiayaan. Meski opini publik bertentangan dan banyaknya tantangan problematis yang terlibat terkait pengungsi, jiwa ilmu forensik adalah objektifitas tanpa diskriminasi. Praktisi forensik memiliki tanggung jawab sebagai anggota komunitas dunia untuk menyumbangkan keahlian yang mereka punya dalam krisis kemanusiaan yang dihadapi masyarakat sekarang. | 1-32 |
| Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan: Tinjauan Atas Analisa Barry Buzan | Artikel ini mendiskusikan tentang keamanan maritim di Laut Cina Selatan berdasarkan konsep keamanan oleh Barry Buzan. Menurut Buzan, analisis keamanan dibagi menjadi tiga tahap: individual, nasional dan internasional. Selain itu, dimensi keamanan terdiri dari keamanan militer, politik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Keamanan Maritim dapat dilihat sebagai kombinasi dari tindakan preventif dan responsif untuk menjaga domain maritim dari ancaman dan tindakan pelanggaran hukum. Dengan konsep ini, keamanan maritim di Laut Cina Selatan mempertimbangkan tiga tahap analisis dan melibatkan faktor-faktor keamanan multi dimensi. Keamanan di daerah tersebut perlu dinilai dengan perspektif yang tepat untuk memahami kerumitan masalah ini. | 33-62 |
| Membuka Ruang Baru Demokrasi Partisipatif bagi Community Policing: Peran Forum Warga | Tulisan ini mengundang perdebatan untuk mendorong dan membuka ruang demokratisasi partisipatif bagi warga negara, khususnya kelompok miskin dan marginal terlibat secara aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan publik yang berimplikasi atas perbaikan kualitas hidupnya dimasa mendatang, termasuk keterlibatan dalam konsep community policing atau Polmas. Contoh dari berbagai penjuru dunia yang telah diidentifikasi dari berbagai studi menunjukan bahwa makin luas dan intensif keterlibatan partisipasi warga dalam managemen tata kelola negara, makin murah dan mudah mendorong keberlangsungan pembangunan. | 63-84 |
| Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN dan RPJPN Sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan | Kebijakan politik hukum dalam bidang pembangunan di era Reformasi tidak lagi mengenal istilah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Para perancang reformasi memandang tabu terminologi tersebut, sebab istilah tersebut begitu lekat dan identik dengan rezim Orde Baru. Reformasi mengenal istilah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai kebijakan politik hukum nasional dalam bidang pembangunan. Dalam tataran pelaksanaannya RPJPN adalah visi-misi Presiden terpilih, dan memiliki keterbatasan terlebih masa jabatan Presiden hanya dibatasi 10 tahun saja. Berbeda dengan GBHN yang sifatnya konstitusional dan wajib dijalankan oleh siapapun penguasanya, RPJP lebih bersifat politis dan kompromi, sehingga dalam pelaksanaanya kerap terjadi inkonsistensi. Tulisan ini memberikan ulasan GBHN dan wacana menghidupkan kembali GBHN sebagai pedoman pembangunan nasional. | 85-108 |
| Keamanan Nasional dalam Konteks Isu-Isu Global Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional | Artikel ini membahas tentang isu-isu global dan kaitannya dengan ancaman terhadap keamanan nasional. Isu-isu global kontemporer—obat-obatan (drugs), migrasi, lingkungan hidup, populasi, tantangan ekonomi global, krisis demokrasi liberal, fusi dan pembelahan, produksi senjata ringan—merupakan isu yang lahir sebagai bentuk baru ancaman keamanan yang mengalami transformasi sejak berakhirnya Perang Dingin. Ancaman dalam bentuk baru bukan lagi berupa “serangan militer” yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, tetapi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh aktor non-negara (non-state actor) dan ditujukan kepada negara (state actor), individu atau warga negara yang mengancam keamanan umat manusia (human security). Isu keamanan manusia (human security) merupakan istilah baru dalam merespon ancaman dari perkembangan isu global kontemporer. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa keamanan nasional dalam konteks isu global kontemporer pada prespektif hubungan internasional adalah hal yang kompleks. Hal ini kemudian dijelaskan dalam teori transnasional dalam hubungan internasional. PBB kemudian memberikan tawaran untuk mengkonseptualisasi kembali pengertian keamanan nasional yang pada akhirnya memberikan masukan mengenai keamanan kemanusia (human security). | 109-132 |
| Globalisasi dan Demokrasi di Rusia: Suatu Tantangan dan Peluang | Globalisasi telah membawa perubahan bagi dunia, yang berimplikasi pada tatanan ekonomi, politik, social dan budaya. Salah satu dampak dari globalisasi adalah pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991 yang kemudian bertransformasi menjadi Rusia. Rusia melakukan adaptasi terhadap globalisasi, yaitu dengan mengikuti pola historis nasionalnya, dan tidak mengikuti pola yang telah dilakukan oleh dunia Barat. Bagi Barat, proses transisi demokrasi Rusia merupakan incomplete transformation, sementara dari sudut pandang Rusia, proses tersebut bukan merupakan bentuk demokrasi yang belum lengkap, melainkan demokrasi dengan corak tersendiri yang tidak bias disamakan dengan western democracy. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya melihat kebijakan ekonomi politik Rusia dalam menghadapi arus demokrasi dan globalisasi. | 133-148 |
| Consumer Tribe dan Industri Gaya Hidup di Bandung, Indonesia | Pada tahun 2015, UNESCO menobatkan Bandung sebagai salah satu kota kreatif dunia, atau World’s Creative City, dalam kategori desain. Hal ini mengundang banyak reaksi publik, termasuk mereka yang mempertanyakan kemunculan dan eksistensi komunitas-komunitas yang memiliki peran utama dalam industri kreatif kota tersebut. Salah satu peran signifikan dipegang oleh budaya anak muda perkotaan yang memproduksi barang sebagai bagian dari gaya hidup mereka yang menjadi sukses secara ekonomi dan diklaim sebagai aktor industri kreatif baik di Bandung maupun di Indonesia. Faktanya, banyak dari perusahaan ini muncul dari difusi globalisasi dalam budaya anak muda sampai pada satu titik dimana anak muda memiliki kebutuhan untuk meniru ikon dan simbol kultural menjadi barang dengan harga yang lebih terjangkau. Budaya anak muda dan gaya hidup mereka kemudian membentuk hubungan timbal balik antara produsen dan konsumen untuk mendukung aksi meniru yang unik ini, karena melibatkan pertukaran idealisme. Dengan perspektif kaum konsumen, artikel ini membuka perjalanan historis budaya anak muda Bandung dan menghubungkannya dengan proses sosial yang terjadi dalam makna ekonominya. | 149-166 |