| Judul | Abstract | Halaman |
|---|
| Pemolisian di Era Globalisme: Analisis Faktor Perubahan Lingkungan Eknomi dan Perkembangan Terorisme | Pemolisian merupakan filter terakhir untuk mencegah dampak globalisasi yang masuk ke Indonesia. Pemolisian yang baik dapat mengantisipasi dinamika lingkungan strategis sebelum dampak yang buruk dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk melakukan analisis strategis pemolisian yang komprehensif berdasarkan sektoral. Sebagai contoh, globalisme, ekonomi, dan terorisme memiliki suatu rangkaian khusus dan/atau pola hubungan, di mana perkembangannya mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bertugas mengedepankan fungsi-fungsi pencegahan sebelum dampak negatif dari perubahan lingkungan strategis tersebut terjadi di masyarakat. Analisis strategis keamanan nasional penting dalam pengembangan kapabilitas kepolisian dengan mengimplementasikan pendekatan yang humanis. Tulisan ini menganalisis secara strategis keamanan komprehensif dilihat dari sektoral ekonomi, termasuk dalam konteks terorisme. | 167-188 |
| Menyoal Konsep Demokrasi Amerika Serikat: Promosi dan Trajektorinya | Pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin masyarakat internasioal menyadari pentingnya menciptakan tatanan damai tanpa perang. Amerika Serikat sebagai pemenang dalam perang tersebut dianggap mampu menciptakan stabilitas dunia melalui promosi demokrasi. Namun demikian, kebijakan Amerika Serikat dalam mempromosikan demokrasi dan perdamaian global lebih mengutamakan pendekatan liberal ofensif—dengan memanfaatkan operasi militer—yang didorong atas mencuatnya kegelisahan AS terhadap posisi hegemoninya secara global. Pada spektrum yang sama, kepentingan nasional negara-negara demokrasi pun dipastikan semakin terjal untuk mendapatkan keuntungan dari demokrasi. Kendati efek globalisasi telah membuka seluas-luasnya kesempatan bagi individu negara demokrasi untuk melakukan kerjasama –militer, ekonomi, dan investasi sosial-budaya- dengan negara non-demokrasi, semisal Tiongkok, namun pembagian keuntungan secara geo-politik di antara promotor demokrasi dan negara pengimpor demokrasi tak urung menjadi fakta yang harus selalu diantisipasi oleh negara-negara demokrasi tersebut. Penting di sini untuk melihat kembali proses dan sifat keterkaitan antara negara-negara pengimpor demokrasi dengan AS, yang umumnya diawali lewat langgam dan mekanisme bandwagoning. | 189-232 |
| Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945 | Sekalipun para the founding fathers telah memberikan guidance yang sangat jelas dalam membangun perekonomian Indonesia, yang sangat jelas arahannya sebagaimana dirumuskan pada Pasal 33 UUD 1945.Tapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pasal tersebut tidak menjadi fokus kebijakan pemerintah dari rejim satu ke rejim berikutnya. Kepahaman dan kesiapan melaksanakan Pasal 33 UUD 45 sang pemimpin dan siapa yang mempengaruhinya, seperti Mafia Berkeley pada jaman Orde Baru, telah menjauhkan bangsa Indonesia dari pencapaian rumusan pembangunan ekonomi yang diinginkan konstitusi. Adakah sistem ekonomi Pancasila masih diragukan para pengambil keputusan di negeri ini, lalu tak jera kembali mencoba-coba formula lain. | 233-252 |
| Democratic Policing di Manivestasi Independensi Polri dan Implementasi Perubahan Lingkungan Strategis di Era Demokrasi | Indonesia telah memutuskan untuk memilih demokrasi sebagai peta jalan untuk menuju kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi. Polri yang kini hidup di era demokrasi, harus mengamankan jalannya demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan prinsip-prinsip democratic policing, merupakan keniscayaan bagi Polri, demi berjalannya fungsi dan peran Polri seperti yang diinginkan Reformasi 1998. Salah satu jawaban agar pemolisian demokratis mencapai hasil optimum, adalah memperkokoh kemitraan polisi dan masyarakat. | 253-270 |
| Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme | Terorisme merupakan ancaman yang sangat nyata bagi masyarakat dunia, tidak terkecuali bagi bangsa dan negara Indonesia. Penanganan kasus Bom Bali pada 2002 telah menjadi pelajaran terpenting bagi Indonesia, khususnya untuk kepolisian, bukan hanya menyangkut pengusutan dan penyelidikan kasus terorisme, tetapi juga bagaimana usaha deradikalisasi itu menjadi bagian penting dalam memerangi terorisme. Mencegah aksi terorisme itu lebih berarti, dibandingkan dengan kemampuan untuk menangkap para teroris yang telah melakukan aksi peledakan bom yang membunuh puluhan atau ratusan orang. Lantas, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam program deradikalisasi untuk mencegah jatuhnya korban nyawa dan luka-luka yang sia-sia. | 271-294 |
| Book Review: Secularism and Muslim Democracy in Turkey | Pada 2002, AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan), yang didukung kalangan Islamis, memenangkan pemilu di Turki. Sejak itu, AKP makin meninggalkan posisi ideologisnya yang beraliran keras dan mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif dan mendukung penuh demokrasi. Faktor-faktor apa saja yang bisa menjelaskan kemenangan AKP dan perubahan partai ini lebih jauh? Dalam buku ini, M. Hakan Yavuz menunjukkan bahwa sistem politik Turki yang terbuka dan demokratis telah mendorong kelompok-kelompok keagamaan yang semula radikal untuk memoderasi praktik dan ideologi politik mereka, dalam rangka memenangkan pemilu. Ini juga ditopang oleh kondisi ekonomi yang baik dan ruang publik yang sehat, yang memungkinkan dinegosiasikannya berbagai perbedaan secara terbuka dan damai. Kemenangan lagi AKP pada pemilu 2007 makin memperkokoh pandangan ini: bahwa realitas politik sehari-hari pada akhirnya akan mengalahkan kekakuan ideologi dan dogma yang semula dipeluk kalangan Islamis radikal. | 295-300 |
