| Perpustakaan Universitas Bhayangakara Jakarta Raya
Advanced SearchInformasi Detil
| Volume |
-
|
|---|---|
| Penerbit | : ., |
| ISSN |
-
|
| Subyek |
-
|
Artikel Jurnal
| Judul | Abstract | Halaman |
|---|---|---|
| Women Victimization on Islamic State of Iraq and Syria (ISIS): A Critical Analysis On Terrorist Wives | Saat ini kejahatan terorisme tidak lagi didominasi oleh laki-laki. Penelitian ini membahas mengenai pelibatan perempuan sebagai istri pelaku kejahatan terorisme dalam mendukung aktivitas teror suaminya atau kelompok suaminya. Penelitian ini fokus pada proses bagaimana istri dilibatkan oleh suaminya. Istri pelaku kejahatan terorisme adalah korban terselubung dari kejahatan terorisme, mereka dilibatkan bukan karena keinginan mereka sendiri. Tekanan, intimidasi, kesenjangan kekuasaan dan kekerasan simbolik di dalam rumah tangga mengarah pada arus baru viktimisasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dengan dua istri teroris, penelitian ini menemukan bahwa mereka mengalami viktimisasi berganda (multiple victimisation). Temuan lain yakni bahwa ketidaksadaran (unconcious) istri pelaku kejahatan terorisme sebagai korban bersamaan dengan ketidakpedulian (unawareness) dari masyarakat menunjukan adanya pembiaran (ommision) oleh negara. Bukan hanya dampak berganda yang mereka terima namun menjadi korban terlupakan dari system penanggulangan terorisme. | 1-23 |
| Keamanan Nasional di Kawasan Asia Tenggara: Analisis Kelembagaan dalam Relasi Antara Kepentingan Keamanan Nasional dan UNCLOS | Upaya-upaya besar oleh Indonesia dalam mendesakkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara sepanjang sejarah dilatari oleh pandangan dari pemimpin-pemimpin Indonesia dalam membangun kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah khusus dengan upaya-upaya solidaritas yang berlangsung di dalamnya. Latar kemerdekaan (pasca-kolonial) dan Perang Dingin membentuk pendesakkan ini menjadi aspirasi yang terukur, tidak ambisius. Indonesia membangun ASEAN sebagai lapangan penanganan berbagai isu di kawasan. Capaian ASEAN terletak pada prosesnya yang berjalan setahap demi setahap yang cocok dalam mengelola latar sosial budaya yang amat kontras pada negara-negara anggotanya. Hal ini dapat berjalan hingga globalisasi membawa perubahan besar dimana kepentingan, aspirasi, dan pengaruh menjadi kontes. Upaya pemakaian UNCLOS dalam mendukung pendesakan Indonesia di kawasan tidaklah terlalu utama, terutama jika dibandingkan dengan ASEAN. Namun, terutama dengan menilik bagian-bagian pentingnya, UNCLOS mencerminkan sejarah Deklarasi Djuanda. UNCLOS mempunyai potensi penting dalam mengelola luas dan kompleksitas dari kenyataan nusantara di kawasan Asia Tenggara. Penggunaan dan pengembangan UNCLOS didasarkan pada upaya untuk menilai kembali kerangka “keamanan nasional” dan reartikulasi ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS sebagai bagian penting dalam kerangka keamanan nasional. | 25-38 |
| Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia dalam Kerangka Legal System Penanggulangan Kejahatan Terorisme | Penanggulangan kejahatan terorisme di masa kini dan masa depan tidak hanya mengandalkan upaya penegakan hukum karena eskalasi ancamannya bukan hanya mengancam keamanan dan ketertiban hukum di masyarakat. Lebih dari itu yaitu, mengancam keamanan nasional yang terdiri atas pertahanan negara, keamanan negara, keamanan masyarakat dan keamanan insani yang dapat membahayakan eksistensi kedaulatan NKRI. Tulisan ini membahas tentang pentingnya peran Indonesia sebagai negara hukum untuk melanjutkan pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia berdasarkan kerangka legal system yang terdiri atas substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Tujuannya agar di masa depan Indonesia dapat menanggulangi kejahatan terorisme secara komprehensif melalui upaya-upaya yang strategis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekosongan dan/atau kekaburan norma. | 41-71 |
| Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua | Pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah bagian penting dari agenda pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Terlaksananya pembangunan di seluruh wilayah negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu dibarengi dengan upaya komprehensif pencegahan dan penanggulangan separatisme. Salah satu permasalahan pelik yang masih menyita banyak perhatian bangsa dan negara Republik Indonesia hingga saat ini tidak dapat dipungkiri adalah menyangkut gerakan separatisme yang berkembang di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan separatis di Papua kini menjadi isu yang belum menemukan bentuk solusi yang dilandasi suatu strategi yang komprehensif dan bersifat dinamis dalam konteks menyesuaikan dengan perkembangan di Papua. Berbagai upaya kepolisian sudah dan masih terus dilakukan guna menanggulangi separatisme kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana peran Polri dalam upaya penanggulangan separatisme di Papua dan langkah-langkah optimalisasi peran tersebut. | 73-94 |
| Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah | Radikalisme dan terorisme menjadi suatu permasalahan global. Dampak negative kerap kali dirasakan oleh Indonesia. Beberapa aksi teror juga terjadi dan merenggut korban. Perkembangan ISIS di dunia menarik minat masyarakat sebagian masyarakat Indonesia untuk bergabung. Namun pasca kekalahan ISIS di tahun 2019 WNI eks ISIS memiliki keinginan untuk kembali ke Indonesia. Pemulangan WNI eks ISIS menjadi suatu dilematis, akan tetapi kebijakan harus tetap diambil oleh pemerintah demi menjaga stabilitas keamanan nasional. Penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif dan tinjauan pustaka serta menggunakan pendekatan Analisa Stakeholders. Kebijakan pemulangan WNI eks ISIS sudah ditetapkan, namun sisi kemanusiaan juga harus diperhatikan. Maka pembaharuan data yang lebih singkron menjadi syarat utama dan syarat mutlak pemulangan WNI eks ISIS yang sebagian besarnya merupakan anak-anak dan Perempuan. | 97-109 |
| Peran Strategis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan Dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional | Konflik Laut China Selatan hingga saat ini masih belum dapat terselesaikan, konflik ini melibatkan 4 negara ASEAN (Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam) serta Taiwan dan China. Indonesia walaupun bukan sebagai negara pengklaim memiliki peranan penting untuk menciptakan stabilitas keamanan di kawasan ASEAN, selain itu Indonesia juga berperan sebagai mediator bagi negara-negara yang bersengketa. Konflik Laut China Selatan terus mengalami eskalasi dan dapat menimbulkan ancaman di kawasan selain itu dalam konflik ini juga melibatkan negara Amerika Serikat yang menginginkan adanya freedom of navigation di Laut China Selatan. Hingga saat ini kode etik (code of conduct) belum disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Konflik Laut China Selatan memasuki babak baru dimana pada tahun 2016 Filipina memenangkan gugatan di Mahkamah Arbitrase Internasional, yang pada intinya adalah tidak mengakui klaim wilayah China serta traditional fishing ground yang selalu dijadikan dalil oleh China. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk merumuskan peran yang bisa diambil oleh Indonesia dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan. Adapun tekhnik pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam kepada para ahli ataupun pengamat hubungan internasional. Hasil penelitian adalah berupa rekomendasi kebijakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan. | 111-129 |