Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perumahan yang Pengembangnya Dinyatakan Pailit (Studi Kasus PT. Cowell Development)
Implikasi Hukum Terhadap Ditolaknya Permohonan Pailit Akibat Kurangnya Unsur Dalam Syarat Permohonan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 Ayat (1)
Voluntary Petition (Pailit Diri Sendiri) Dalam Sengketa Kepailitan Di Pengadilan Niaga Indonesia Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Gugatan Actio Pauliana Dalam Kasus Kepailitan Di Indonesia
Asas Pembuktian Sederhana Berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Dalam Perkara Permohonan Pailitnya Perusahaan (Studi Kasus Dalam Perkara Nomor 30/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)
Analisis Perkara Kepailitan Dalam Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Studi Kasus Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)
Akibat Hukum Tidak Tercapainya Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur Berdasarkan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Perlindungan hukum terhadap debitor dalam kepailitan berdasarkan Undang-Undang noomr 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 612 k/pdt.sus-pailit/2015)