Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik
Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Identitas Pekerjaan Calon Bupati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pemalsuan Surat Berupa Laporan Penilaian Aset Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Tindak Pidana Farmasi Menurut Pasal 138 j.o 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
Perlindungan Hukum Kepada Korban Tindak Pemalsuan Data Pribadi Nasabah Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Pemalsuan Identitas Yang Dijadikan Alasan Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas
Penerapan Unsur Pada Pasal 264 Ayat (1) KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Kasus Pada Putusan No.21/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim)