Hukum keuangan negara

Edisi

4

ISBN/ISSN

978-623-231-872-4

Deskripsi Fisik

x, 326 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 SAI h

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah: Konsep dan implementasinya

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah penjabaran dari SAP, yang berisi: a) penegasan apa yang sudah diatur dalam SAP; b) penetapan penggunaan metode akuntansi tertentu, dari beberapa metode yang ditawarkan SAP; c) menjabarka…

Sistem pembayaran : strategi dan implementasi di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-401-2

Deskripsi Fisik

xvi, 176 hal .; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

BIC 336 POH s

Fraud Keuangan di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-3439-53-2

Deskripsi Fisik

viii, 138 hlm.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

336.598 MAN f

Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggar…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8189-28-6

Deskripsi Fisik

vi, 136 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.03 PED

Pedoman penyusunan (APBD) anggaran pendapatan dan belanja daerah T.A. 2013

Edisi

Terbaru

ISBN/ISSN

978-602-7532-13-7

Deskripsi Fisik

vi, 117 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.03 PED

Keppres 17 tahun 2000 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja neg…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 162 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.03 KEP

Himpunan peraturan perundang-undangan RI tentang pengelolaan keuangan badan l…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-071-006-1

Deskripsi Fisik

vi, 162 hal. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.03 HIM

Peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 & peraturan menteri dalam …

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-18701-0-8

Deskripsi Fisik

v, 79 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.03 EDD p

Delik-delik Korupsi

Buku ini secara khusus membincangkan delik-delik korupsi dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Korupsi kerugian keuangan negara sudah berubah menjadi delik materiil sehingga mutlak dengan pembuktian hubungan kausalitas.