Hukum Pemerintahan Daerah dalam Penafsiran Mahkamah Konstitusi

Edisi

1 Cet 1

ISBN/ISSN

978-623-372-178-3

Deskripsi Fisik

xix, 225 hal; 23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 PAS h

Tata kelola pemerintahan yang baik dan pengadaan barang/jasa pemerintah: Pend…

Edisi

Cetakan 1

ISBN/ISSN

978-623-359-051-8

Deskripsi Fisik

x, 270 hlm; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07 WIB t

Kakistocracy: Rule of the unprincipled, unethical and unqualified

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-971-0392-20-9

Deskripsi Fisik

xxiv, 199 hlm; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

303.34 AMO k

Desain Komprehensif pelatihan pejabat pengawasan ASN

Edisi

Cet 2

ISBN/ISSN

978-623-02-4436-0

Deskripsi Fisik

viii, 89 hlm; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

321 SUH d

Teori organisasi pemerintahan daerah

Edisi

Cetakan 1

ISBN/ISSN

978-623-328-636-7

Deskripsi Fisik

viii, 366 hlm ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.1 WAS t

Akuntansi Pemerintahan: Konsep dan Praktik di Pemerintah Pusat dan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786231810007

Deskripsi Fisik

1jil. 240 hlm, 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

657.661 KAR a

Dinamika governance di era revolusi industri 4.0: dalam teori dan praktik tat…

Edisi

Cet 1

ISBN/ISSN

978-623-7060-80-2

Deskripsi Fisik

x, 180 hlm; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351 SED d

Akuntansi sektor publik

Edisi

1; Terbaru

ISBN/ISSN

978-979-29-6972-6

Deskripsi Fisik

xx, 280 hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.661 MAR a

Pelayanan publik dan pemerintahan digital Indonesia

Pelayanan publik dalam era masyarakat komunikasi saat ini mendapatkan tantangan tersendiri. Tantangan yang ada semakin besar mengingat Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lainnya dalam memberikan pelayanan publik yang tepat waktu, cepat, mudah dan terjangkau. Buku ini berisi tulisan-tulisan yang merekomendasikan agar pemerintah Indonesia harus berpacu dengan waktu untuk memperbai…

Kebijakan baru dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan…

Langkah pertama dan paling mudah untuk memahami tata kelola adalah dengan mengerti isi Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta mencermati perubahan kebijakan yang diaturnya. Terdapat kurang lebih 40 kebijakan baru apabila dibandingkan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010. Beberapa diantaranya merupakan perubahan kebijakan yang cukup siginifikan, misalnya tentang Age…