Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Daftar Katalog Skripsi, Tesis dan LKKP

Koleksi Terbaru

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Lowongan Kerja Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

M. Rafli Nur Rahman
Tindak pidana penipuan online kini semakin sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran publik. Untuk memahami persoalan ini, penting untuk mengetahui berbagai faktor yang memicu terjadinya penipuan serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani masalah tersebut ...
Pencabutan Surat Izin Mengemudi Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban Jiwa Berdasarkan Asas Hak Warga Negara

Pencabutan Surat Izin Mengemudi Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban Jiwa Berdasarkan Asas Hak Warga Negara

Luthfy F
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 314 UU LLAJ mengandung kekaburan norma karena tidak memberikan ketegasan mengenai kapan pencabutan SIM harus dijatuhkan, berapa lama durasinya, dan bagaimana pelaksanaannya. Ketentuan tersebut bersifat diskresioner sehingga penerapannya tidak seragam dan ...
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Atas Terdakwa Ronald Tannur yang Mengakibatkan Kematian Pada Korban Dini Sera Afrianti Berdasarkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Atas Terdakwa Ronald Tannur yang Mengakibatkan Kematian Pada Korban Dini Sera Afrianti Berdasarkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)

Listio Damar Cokro Supriyanto
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang menitikberatkan pada akibat, bukan niat membunuh. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan terdakwa karena tidak terbukti niat membunuh dan kausalitas ...
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sertifikat Tanah yang Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sertifikat Tanah yang Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Kholissatus Sa`Adah
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat tumpang tindih (overlapping) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan mengetahui penyelesaian hukum bagi pemilik sertifikat tumpang tindih (overlapping). Metode penelitian yang digunakan ...
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penangkapan Ikan yang Menyebabkan Kerusakan Terumbu Karang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penangkapan Ikan yang Menyebabkan Kerusakan Terumbu Karang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Khaliza Azzahra Chairunnisa
Terumbu karang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem biota laut yang merupakan habitat bagi hewan laut serta berfungsi mencegah abrasi pantai. Kerusakan terumbu karang sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan penangkapan ikan dan membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihan. Meskipun ...
Analsisis Yuridis Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Persepektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Analsisis Yuridis Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Persepektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Khalifah Fajri Albasir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan melalui studi terhadap Putusan Nomor 966/Pid.B/2023/PN Jkt Utr dan Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mtr. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan ...

Pilih Bahasa

Advanced Search

License

This software and this template are released Under GNU GPL License Version 3.