Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Daftar Katalog Skripsi, Tesis dan LKKP
Ditemukan 102 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "Anggreany Haryani Putri"
Saat ini anda berada pada halaman 5 dari total 11 halaman
Permintaan membutuhkan 0.01096 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja yang Tidak Diberikan PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 134PK/Pdt.Sus-PHI/2018)

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja yang Tidak Diberikan PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 134PK/Pdt.Sus-PHI/2018)

No. Panggil : FH 0048 2019
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Disparitas Penerapan Pasal 53 Ayat 1 KUHP Jo, Pasal 363 KUHP Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn Bks dan Putusan 47 /Pid.Sus/PN.Pati)

Disparitas Penerapan Pasal 53 Ayat 1 KUHP Jo, Pasal 363 KUHP Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn Bks dan Putusan 47 /Pid.Sus/PN.Pati)

No. Panggil : FH 0033 2019
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Tinjauan Yuridis Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Snb)

Tinjauan Yuridis Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Snb)

No. Panggil : FH 0055 2019
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Sanksi Pidana Terhadap Debitur yang Mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Kreditur Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Studi Putusan No 458K/Pid.Sus/2017
description
Harmonisasi Putusan MK No 1/PUU-XI/2013 Terhadap Putusan Nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks Tentang Penerapan Pasal 335 KUHP

Harmonisasi Putusan MK No 1/PUU-XI/2013 Terhadap Putusan Nomor 696/Pid.B/2015/PN.Bks Tentang Penerapan Pasal 335 KUHP

No. Panggil : FH 0080 2019
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Nomor: 673K/Pid/2016)

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Nomor: 673K/Pid/2016)

No. Panggil : FH 0053 2019
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Disparitas Putusan Hakim Nomor 42/G/2014/PHI.PN.BDG Dengan Putusan Mahkamah Agung 111K/Pdt.Sus-PHI/2015 Dalam Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja di PT Bank OCBC NISP.Tbk

Disparitas Putusan Hakim Nomor 42/G/2014/PHI.PN.BDG Dengan Putusan Mahkamah Agung 111K/Pdt.Sus-PHI/2015 Dalam Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja di PT Bank OCBC NISP.Tbk

No. Panggil : FH 0013 2019
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Upaya hukum Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah First Travel (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Timur Nomor 275/PID.B/2015/PN.JKT.TIM)

Upaya hukum Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah First Travel (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Timur Nomor 275/PID.B/2015/PN.JKT.TIM)

No. Panggil : FH 0026 2019
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Penerapan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 614K/Pid.Sus/2014)

Penerapan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 614K/Pid.Sus/2014)

No. Panggil : FH 0011 2019
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Pertanggung Jawaban Pidana Obstruction Of Justice Kasus Korupsi Ditinjau Dari Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pertanggung Jawaban Pidana Obstruction Of Justice Kasus Korupsi Ditinjau Dari Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

No. Panggil : FH 0111 2024
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Pilih Bahasa

Advanced Search

License

This software and this template are released Under GNU GPL License Version 3.