Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Daftar Katalog Skripsi, Tesis dan LKKP
Ditemukan 51 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "Dr. Hotma P.Sibuea, S.H., M.H"
Saat ini anda berada pada halaman 5 dari total 6 halaman
Permintaan membutuhkan 0.0091 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
Rangkap Jabatan Berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

Rangkap Jabatan Berdasarkan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. Panggil : FH 0125 2022
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Pengakuan Dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Penganut Aliran Kepercayaan Menurut Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Bidang Perkawinan

Pengakuan Dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Penganut Aliran Kepercayaan Menurut Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Bidang Perkawinan

No. Panggil : FH 0118 2022
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Perlindungan hak pembeli berdasarkan pasal 4 huruf C undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Perlindungan hak pembeli berdasarkan pasal 4 huruf C undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

No. Panggil : MH 0004 2022
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Rekonstruksi pasal 18 undang-undang nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terkait pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi

Rekonstruksi pasal 18 undang-undang nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terkait pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi

No. Panggil : MH 0009 2022
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara menurut pasal 7 ayat 1 huruf A undang-undang no. 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi

Kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara menurut pasal 7 ayat 1 huruf A undang-undang no. 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi

No. Panggil : MH 0014 2022
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Kewenangan penuntut umum dalam penghentian penuntutan melalui mediasi penal sebagai implementasi keadilan restoratif

Kewenangan penuntut umum dalam penghentian penuntutan melalui mediasi penal sebagai implementasi keadilan restoratif

No. Panggil : MH 0017 2022
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum berdasarkan pasal 5 undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum

Hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum berdasarkan pasal 5 undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum

No. Panggil : FH 0043 2022
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Kedudukan Hukum Kepala Desa dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Bdg)

Kedudukan Hukum Kepala Desa dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Bdg)

No. Panggil : MH 0020 2021
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Analisis tentang Kewenangan Kelembagaan yang Berhak Melakukan Penetapan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Analisis tentang Kewenangan Kelembagaan yang Berhak Melakukan Penetapan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

No. Panggil : MH 0017 2021
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Wewenang Pengawasan DPR berdasarkan Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 dalam Bingkai Asas Demokrasi

Wewenang Pengawasan DPR berdasarkan Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 dalam Bingkai Asas Demokrasi

No. Panggil : FH 0058 2021
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Pilih Bahasa

Advanced Search

License

This software and this template are released Under GNU GPL License Version 3.