Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Daftar Katalog Skripsi, Tesis dan LKKP
Ditemukan 51 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "Dr. Hotma P.Sibuea, S.H., M.H"
Permintaan membutuhkan 0.00244 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result
 1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan Dalam Memutus Pengujian Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan Dalam Memutus Pengujian Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

No. Panggil : MH 0028 2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Kewenangan Menetapkan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang- Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi

Kewenangan Menetapkan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang- Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi

No. Panggil : MH 0014 2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Menurut Pasal 27 A UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Menurut Pasal 27 A UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

No. Panggil : FH 0070 2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Tanggungjawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis Menurut Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Tanggungjawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis Menurut Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

No. Panggil : FH 0056 2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Tindak Pidana Farmasi Menurut Pasal 138 j.o 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Tindak Pidana Farmasi Menurut Pasal 138 j.o 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

No. Panggil : FH 0052 2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Pembatasankewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Pembatasankewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

No. Panggil : FH 0033 2025
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Transpotasi Angkutan Massal Berbasis Jalan Pada Lajur Khusus Bus

Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Transpotasi Angkutan Massal Berbasis Jalan Pada Lajur Khusus Bus

No. Panggil : MH 0046 2024
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum KPK untuk Melakukan Perampasan Aset Terdakwa yang Belum Diputus Oleh Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum KPK untuk Melakukan Perampasan Aset Terdakwa yang Belum Diputus Oleh Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

No. Panggil : MH 0044 2024
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Sebagai Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Medis Dalam Perspektif Negara Hukum

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Sebagai Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Medis Dalam Perspektif Negara Hukum

No. Panggil : MH 0043 2024
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Peniadaan Pidana Terhadap Pengambilan Kerugian Negara yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

Peniadaan Pidana Terhadap Pengambilan Kerugian Negara yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

No. Panggil : MH 0029 2024
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
 1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Pilih Bahasa

Advanced Search

License

This software and this template are released Under GNU GPL License Version 3.