Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Daftar Katalog Skripsi, Tesis dan LKKP
Ditemukan 36 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "Hesti Widyaningrum, SH., MH"
Saat ini anda berada pada halaman 3 dari total 4 halaman
Permintaan membutuhkan 0.00649 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Bks)

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Restorative Justice (Studi Kasus Putusan No. 53/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Bks)

No. Panggil : FH 0164 2019
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Implementasi Perma No.2 Tahun 2012 Terkait Nominal Kerugian Sebagai Syarat Berlakunya Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/Pn.Bks)

Implementasi Perma No.2 Tahun 2012 Terkait Nominal Kerugian Sebagai Syarat Berlakunya Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/Pn.Bks)

No. Panggil : FH 0138 2019
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Penerapan Asas Lex Specialis Terhadap Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 135/Pid/B/2016/Pn Tsm dan Putusan Nomor 277/Pid/B/2016/Pn.Bdg)

Penerapan Asas Lex Specialis Terhadap Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 135/Pid/B/2016/Pn Tsm dan Putusan Nomor 277/Pid/B/2016/Pn.Bdg)

No. Panggil : FH 0125 2019
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Putusan Hakim Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2658K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Nomor 2156K/Pid.Sus/2017)

Putusan Hakim Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2658K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Nomor 2156K/Pid.Sus/2017)

No. Panggil : FH 0104 2019
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Kedudukan Syarat Permohonan Restitusi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2014/PN.Jmb dan Nomor 22/Pid.Sus/2017/Pn.Kfm)
description
Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Terhadap Tindakan Pengelolaan Limbah Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094K/Pid.Sus/2014)

Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Terhadap Tindakan Pengelolaan Limbah Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094K/Pid.Sus/2014)

No. Panggil : FH 0084 2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 292/PID/2012/PN.Cbn)

Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 292/PID/2012/PN.Cbn)

No. Panggil : FH 0065 2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Konsistensi Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislature Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi kasus Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016)

Konsistensi Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislature Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi kasus Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016)

No. Panggil : FH 0049 2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Penerapan pasal 335 kuhp dikaitkan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/puu-XI/2013 (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 450/pid.b/2015/pn.cbi)

Penerapan pasal 335 kuhp dikaitkan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/puu-XI/2013 (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 450/pid.b/2015/pn.cbi)

No. Panggil : FH 0133 2017
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Perbedaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perbankan sesuai pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 (studi kasus putusan nomor 887 k/pid.sus/2015 dan putusan nomor 2793 k/pid.sus/2015)

Perbedaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perbankan sesuai pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 (studi kasus putusan nomor 887 k/pid.sus/2015 dan putusan nomor 2793 k/pid.sus/2015)

No. Panggil : FH 0107 2017
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

Pilih Bahasa

Advanced Search

License

This software and this template are released Under GNU GPL License Version 3.