Era Globalisasi telah membuat Teknologi Informasi dan Komunikasi berkembang dengan sangat pesat, selain memberikan dampak positif perkembangan yang pesat ini juga menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan. Maraknya tindak pidana yang terjadi melalui internet dan media sosial menimbulkan keresahan di masyarakat salah satunya adalah penyebaran video pornografi melalui media sosial. Tindak pidana pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang disebabkan karena kemajuan teknologi. Tindak pidana pornografi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan membuat masyarakat menjadikan media sosial sebagai wadah untuk melakukan kejahatan sekaligus dapat menjadi korban. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial? serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kasus penyebaran video pornografi melalui media sosial? Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta menggunakan teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum dalam menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran video pornografi melalui media sosial diatur dalam KUHP, UU Pornografi, UU ITE dan UU TPKS. Sesuai dengan asas hukum pidana yakni Lex Spesialis Derogat Legi Generali seharusnya penerapan hukum terhadap tindak pidana penyebaran video/konten pornografi melalui media sosial lebih mengedepankan penerapan UU Pornografi sebagai undang-undang yang lebih khusus untuk mengesampingkan undang-undang lainnya. Adapun perlindungan hukum terhadap korban kasus penyebaran video pornografi melalui media sosial merupakan satu kesatuan yang harusnya diperhatikan pemerintah selain penerapan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Jika dilihat dari beberapa ketentuan yang ada menunjukkan bahwa keberpihakan masih kepada pelaku semata (hukum pidana sebagai ajang balas dendam). Sehingga optimalisasi penerapan UU TPKS terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus dijadikan dasar utama sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap kasus penyebaran video/konten pornografi yang sangat berbahaya bagi korban serta masyarakat sebagai pengguna media sosial dan internet saat ini.

T00521

MH 0028 2024

Bekasi

Tersedia