Penegakan hukum di indonesia ini memiliki macam-macam persoalan hukum, salah satunya adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Maraknnya pencurian kendaraan bermotor yang semakin berkembang, lokasi-lokasi yang strategis serta mudahnya dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan sulitnya menemukan bukti pelaku kejahatan oleh pihak penyidik membuat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor makin banyak di lakukan oleh para pelaku kriminal itu sendiri. Terlebih lagi kasus pencurian yang ada di wilayah Polsek Cikaranng Barat mengalam perubahannya setiap tahunnya. Dalam hal ini tindak pidana pencurian ini di atur di Pasal 362 dan pada Pasal 363 dan Pasal 365 masuk dalam kasus pencurian pemberatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan apa faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polsek Cikarang Barat. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif. Studi kepustakaan, dan beberapa wawancara ke pihak Polsek Cikarang Barat. Analis deskriptif, menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual dan sumber-sumber hukum yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian diperoleh bahwa penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan dengan menindaklanjuti laporan dari korban pencurian melalui SPKT yang kemudian dibuatkan BAP yang selanjutnya melakukan penyelidikan dan ketika lengkap penyidik menyerahkan tersangka ke kepolisian dan jika belum diketahui atau ditemui dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dibuat surat DPO. Kendala internal yang dihadapi meliputi sarana dan prasarana yang kurang memadai, jaringan informasi yang terputus, kurang memadainya anggota kepolisian, dan kurangnya dukungan anggaran. Upaya preventifnya yaitu menghimbauan masyarakat agar lebih berhati-hati, memberikan saran agar tidak memarkirkan kendaraan sembarangan dan memberi kunci kunci ganda. Upaya represifnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor lainnya.

S10818

FH 0023 2025

Bekasi

Tersedia