Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Daftar Katalog Skripsi, Tesis dan LKKP

Pembatasankewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

No image available for this title
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002. KPK bertugas memberantas korupsi secara profesional dan independen dengan kewenangan khusus, seperti menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau merugikan keuangan negara Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Untuk membahas rumusan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan mendalami undang-undang yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sumber dari data penelitian ini adalah hasil dari catatan, pendapat para ahli, dan Undang-Undang tentang Kedudukan dan kewenangan KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK. Pengaturan dan Pelaksanaan Pembatasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dengan nominal diatas Rp. 1 miliar berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, menimbulkan kekaburan norma. Pembatasan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dengan nominal diatas Rp. 1 miliar dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 belum memenuhi asas check and balance dalam tata kelola pemerintahan. Terkait pengaturan dan pelaksanaan pembatasan kewenangan KPK, dalam rangka mengatasi kendala yang timbul akibat pembatasan kewenangan KPK, redaksi pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK perlu direvisi, Terkait Pengaturan Pembatasan Kewenangan KPK Ditinjau dengan asas check and balance, menurut penulis, ketentuan mengenai KPK dalam menangani tindak pidana korupsi dengan minimal nominal Rp. 1 miliar harus dikaji ulang dengan mempertimbangkan asas check and balance.
Ketersediaan
S10828FH 0033 2025BekasiTersedia
Informasi Detil
Judul Seri

-

No. Panggil

FH 0033 2025

Penerbit

Ilmu Hukum : .,

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Informasi Detil
Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Info Detil Spesifik

98 hlm

Pernyataan Tanggungjawab
Tidak tersedia versi lain

Pilih Bahasa

Advanced Search

License

This software and this template are released Under GNU GPL License Version 3.