Kehidupan manusia dan Tanah tentu mempunyai suatu hubungan yang sangat erat, karena dalam suatu pengelolaan lahan dapat menjadi sumber yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Tanah yang merupakan bagian permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (ayat 1) UUPA. Objek Hukum tanah merupakan hak penguasaan atas tanah,yang dimana hak penguasaan atas tanah ialah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Hukum Tanah merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui perlindungan hukum masyarakat atas penguasaan tanah akibat Proyek Startegis Nasional di pulau Rempang dan juga Untuk Mengetahui tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat akibat Proyek Strategis Nasional di pulau Rempang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, studi kepustakaan, analisis deskriptif, menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual dan sumber-sumber hukum yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Masyarakat pulau Rempang tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah di pulau Rempang yang akan dijadikan Proyek Strategis Nasional, karena masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut tidak memiliki Hak Milik melainkan hanya sebatas Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha.

S10829

FH 0034 2025

Bekasi

Tersedia