Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mediasi sebagai jalur alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yang terletak di Jl. H. Ten RT. 03/01, Kelurahan Rawaungun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dibagi sebagai data umum dan data khusus. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, laporan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan serta melalui wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan wilayah Jakarta Timur, Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, staf bagian Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan wilayah Jakarta Timur, sedangkan studi kepustakaan melalui literatur, buku, Undang-undang, arsip dan sebagainya. Teknik analisa data menggunakan teknik silogisme dan interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan serta melalui wawancara dengan para pihak yang terkait, dengan pihak penggugat serta penggugat yang membawakan kasus ini, serta staf bagian Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan Jakarta Timur, sedangkan studi kepustakaan melalui literatur, buku, Undang-undang, arsip dan sebagainya. Teknik analisa data menggunakan teknik silogisme dan interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Kesatu, dasar hukum kewenangan Kantor Pertanahan Jakarta Timur dalam penyelesaian kasus pertanahan adalah perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang diterbitkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang tentang penyelesaian sengketa pertanahan. Kedua, proses penyelesaian sengketa tanah secara mediasi oleh pejabat di Kantor Pertanahan Wilayah Jakarta timur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penyelesaian dengan menggunakan senjata hukum merupakan suatu jalan keluar dan dan tidak benar dan menurut hukum senjata bukanlah alat bukti yang merupakan bukti yang tidak sah dan bisa menjadi senjata balik untuk pihak penggugat berikutnya.

S10834

FH 0039 2025

Bekasi

Tersedia