Penelitian ini membahas tentang pemutusan hubungan kerja secara sepihak pada perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap ketidaksesuaian prosedur mutasi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna, yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UU Ketenagakerjaan. Permasalahan pertama yang diangkat adalah ketidakpatuhan perusahaan terhadap prosedur mutasi dan PHK yang tidak sesuai dengan Pasal 168 ayat (1), di mana pemutusan hubungan kerja yang seharusnya dilakukan dengan prosedur yang sah, malah dilaksanakan tanpa memberikan kejelasan mengenai biaya mutasi kepada karyawan. Permasalahan kedua terkait dengan perubahan sistem perusahaan menjadi Sistem Agency, yang mengubah status hubungan kerja dari karyawan tetap menjadi mitra kerja, yang menghapuskan hak-hak normatif pekerja, dan dapat dianggap sebagai PHK terselubung. Penelitian ini menggunakan teori-teori hukum ketenagakerjaan, khususnya mengenai prosedur PHK yang sah dan hak-hak pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan wajib membayar kompensasi PHK, termasuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 UU No. 13/2003. Selain itu, PHK yang tidak sesuai prosedur dapat dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Implikasi hukum lainnya adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan bipartit dan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta tanggung jawab perusahaan dalam memberikan kejelasan terkait biaya mutasi, transportasi, dan perumahan bagi karyawan yang dimutasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang hak-hak pekerja dan kewajiban pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

S10850

FH 0055 2025

Bekasi

Tersedia