Penelitian ini membahas kewajiban pajak penghasilan yang dikenakan kepada konten kreator YouTuber yang masih di bawah umur, dengan mengedepankan perspektif hukum pajak di Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam konteks profesi yang baru muncul di era digital, konten kreator YouTuber sering kali melibatkan anak-anak yang mendapatkan penghasilan yang cukup besar melalui platform media sosial. Namun, pengaturan pajak untuk subjek pajak yang berusia di bawah umur masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal integrasi antara kepatuhan pajak dan perlindungan hukum bagi anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual serta perundang-undangan untuk menganalisis regulasi pajak terkait profesi ini dan implikasi dari NIK sebagai NPWP. Hasil Penelitian Pertama yaitu mengenai regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam hal pemungutan pajak bagi anak di bawah umur, sehingga diperlukan perbaikan dalam peraturan untuk menyesuaikan dengan fenomena yang berkembang. Sedangkan Hasil Penelitian Kedua yaitu mengenai Impelementasi pajak penghasilan bagi youtuber dibawah umur dapat dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan cara sosialisasi Family Tax Unit kepada setiap masyarakat, terutama kepada orang tua yang memiliki anak berpenghasilan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penghasilan yang diperoleh.

S10858

FH 0063 2025

Bekasi

Tersedia