Perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam kasus tindak pidana pemerkosaan merupakan isu yang sangat penting dan mendesak di Indonesia. Meskipun pada dasarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kerangka hukum yang komperehensif untuk melindungi hak-hak anak namun implementasinya hingga saat ini masih menghadapi berbagai macam kendala. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan peraturan perundang-undangan dan studi kasus serta studi literatur guna menjawab dua permasalahan yaitu bagaimana pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. Penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi korban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Undang-undang ini menetapkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, serta mengatur sanksi yang lebih berat bagi pelaku, sehingga menciptakan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual. Namun hal ini tidak serta merta mampu memberikan penurunan secara signifikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari hal tersebut diperlukan upaya kolaboratif dari semua pihak untuk memastikan bahwa perlindungan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi korban tindak pidana pemerkosaan. Dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada prinsipnya telah tertuang di dalam instrumen hukum pidana di Indonesia, namun dalam penerapannya sendiri masih kurang optimal karena berbagai kendala di dalamnya. Selama ini penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap menjadi ajang balas dendam dan perlindungan yang setimpal bagi korban, namun pada kenyataanya restitusi dan kompensasi yang bersifat material merupakan hal mendasar yang wajib diterima korban. Selain itu korban juga membutuhkan pelayanan negara dalam bentuk akses yang mudah dan mekanisme yang sederhana terhadap fasilitas kesehatan seperti layanan visum sebagai alat bukti, layanan traumatik, pemulihan phisik, pedampingan untuk penguatan, dan pemberdayaan korban pasca terjadinya kekerasan seksual.

T00564

MH 0001 2025

Bekasi

Tersedia