Judi online merupakan salah satu kejahatan dari berkembangnya teknologi informasi. Meskipun di Indonesia ada aturan yang jelas tentang larangan judi, namun penegakan hukum terhadap judi online masih belum optimal. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Indonesia, mengingat perkembangan teknologi membuat pelaku tindak pidana ini cukup sulit dilacak. Kerap kali dalam upaya penegakan hukum aparat sering terkendala ketika melakukan pembokaran terkait situs-situs judi online. Namun dalam kenyataannya hal itu masih kurang maksimal sehingga marak sekali perjudian online masih bisa diakses. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui strategi penegakan hukum pidana perjudian online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan konsep-konsep hukum yang terkait dengan suatu masalah hukum. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), suatu jenis pendekatan yang menekankan pada sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan. Pendekatan ini melibatkan pemahaman terhadap aspek konsep-konsep hukum yang menjadi dasar atau latar belakang permasalahan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa penanganan perkara judi online harus memperdepan asas lex specialis derogat legi generali. Dari uraian-uraian unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pembahasan sebelumnya, maka sesuai dengan penerapan tindak pidana perjudian online adalah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seharusnya penyidik menerapkan pasal tunggal dengan menerapkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan aturan khusus (lex specialis) dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang merupakan aturan umum (lex generalis). Optimalisasi penegakan hukum dapat diperketat dengan penerapan hukuman yang cukup keras sehingga dapat berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan judi online. Optimalisasi diperlukan dalam langkah memerangi judi online melalui penegakan hukum dan kerjasama antar instansi.

T00569

MH 0006 2025

Bekasi

Tersedia