Tujuan penulis membuat penelitian adalah untuk mengetahui Implikasi Kewenangan Blokir Dan/Atau Sita Aset Oleh Penyidik Pajak Untuk Pemulihan Kerugian Pada Pendapatan Negara Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan hambatan yang dimungkinkan timbul dalam penegakan hukum pidana pajak berbasis pemulihan asset. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normative empiris yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan perolehan data melalui studi kepustakaan dengan metode analisis kualitatif. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa implikasi kewenangan pemblokiran harta kekayaan dan/atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka oleh penyidik pajak adalah terjadinya pemulihan kerugian pada pendapatan negara, mencegah penggunaan atau pemanfaatan harta kekayaan tersangka untuk dijadikan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindakan pidana pajak lagi maupun tindak pidana lainnya, membantu jaksa menerapkan restorartive justice dengan melakukan perampasan dan/atau sita eksekusi harta kekayaan pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan memberikan efek jera baik bagi pelaku pidana pajak maupun pihal lain yang beritikad melakukan tindak pidana pajak. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan blokir dan/atau sita harta diperlukan peraturan pelaksanaan UU HPP, memperkuat basis data asset untuk mempermudah asset tracing dengan membuat jaringan komunikasi yang efektif dengan instansi terkait, sosialisasi terkait kewenangan blokir dan/atau sita oleh penyidik pajak dan melakukan kerja sama internasional yang intensif berdasarkan prinsip resiprositas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

T00606

MH 0049 2023

Bekasi

Tersedia