Konsinyasi merupakan tindakan penitipan uang ganti kerugian oleh lembaga Pemerintah yang memerlukan tanah untuk kepentingan umum kepada pengadilan negeri, karena terdapat kendala dalam penyaluran ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor.3467K/PDT/2021, menjadi salah satu model penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Kota Depok, dengan menggunakan konsinyasi.Tujuan dalam penelitian ini adalah, Pertama, mengkaji dan menganalisis mengenai model penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur pada saat proses konsinyasi, Kedua, mengkaji dan menganalisis solusi hukum mengenai pengaturan penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur pada saat proses konsinyasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur tundauk pada ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebab pengaturan konsinyasi dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berkaitan dengan kepentingan kolektif atau publik. Penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Kota Depok dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor.3467K/PDT/2021, menggunakan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pada awalnya terdapat sengketa kepemilikan sah atas bidang tanah yang akan dijadikan obyek infrastruktur Pembangunan jalan tol. Undang-Undang ini mengatur secara tegas, langkah - langkah yang harus ditempuh oleh instansi Pemerintah dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap tanah yang diperoleh dari warga masyarakat dan masih dipersengketakan kepemilikannya. Pemerintah sangat hati-hari memberikan ganti kerugian kepada pemilik yang sah. Ganti kerugian yang disiapkan oleh pemerintah dititipkan di Pengadilan Negeri Depok, menunggu sampai selesai proses hukum terkait siapa pemilik sah dari obyek tanah tersebut.

T00612

MH 0022 2025

Bekasi

Tersedia