Tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dengan ancaman pidana lebih dari 7 tahun, sehingga menimbulkan hambatan yuridis dalam penerapan mekanisme diversi dan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa diversi hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, anak yang turut serta dalam tindak pidana terorisme secara normatif tidak memenuhi syarat diversi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaturan hukum terkait penanganan anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana terorisme, serta (2) penerapan prinsip diskresi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, serta studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini didasarkan pada teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan teori keadilan restoratif menurut Muladi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum mengenai anak pelaku terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, proses hukum terhadap anak tetap harus merujuk pada prinsip-prinsip dalam Undang-Undang SPPA, termasuk perlindungan anak, keadilan restoratif, dan penggunaan diskresi sebagai upaya pemulihan. Banyak anak pelaku terorisme merupakan korban eksploitasi dan indoktrinasi, sehingga perlu pendekatan humanis yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga pemulihan dan reintegrasi sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip diskresi, khususnya dalam bentuk pendekatan keadilan restoratif, sangat penting dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Saran dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kerangka hukum yang lebih fleksibel, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan restoratif secara lebih maksimal.

T00624

MH 0034 2025

Bekasi

Tersedia