Kasus kekerasan bersama yang dilakukan oleh geng motor menjadi salah satu permasalahan sosial dan hukum yang serius di Indonesia. Tindak pidana semacam ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, namun juga sering kali berujung pada luka berat hingga kematian korban. Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP menjadi dasar hukum dalam menjerat pelaku kekerasan kolektif yang mengakibatkan kematian. Namun dalam praktiknya, implementasi pasal tersebut serta penjatuhan pidana oleh hakim dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku kekerasan bersama oleh geng motor serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum yang dianalisis mencakup hukum primer (KUHP, KUHAP), hukum sekunder (literatur dan jurnal), serta putusan pengadilan. Dua kasus dijadikan studi: Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Smg dan Putusan Nomor 757/Pid.B/2023/PN Dps. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur-unsur Pasal 170 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan, vonis yang dijatuhkan oleh hakim cenderung ringan dibandingkan ancaman pidana maksimal. Hakim lebih mempertimbangkan faktor-faktor pribadi terdakwa, seperti usia muda, penyesalan, dan kondisi sosial ekonomi, daripada dampak kejahatan terhadap masyarakat dan korban. Selain itu, penerapan teori penyertaan (deelneming) juga belum dilakukan secara mendalam; padahal dalam tindak pidana kolektif, pembagian peran antar pelaku seharusnya memengaruhi berat ringannya sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan sebagai sarana pembalasan, pencegahan, dan pembinaan belum tercapai secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya hakim mengedepankan prinsip proporsionalitas, serta pentingnya evaluasi penerapan teori pemidanaan dan penyertaan secara lebih rinci, agar putusan mencerminkan keadilan substantif dan mampu menimbulkan efek jera serta melindungi ketenteraman publik.

S11783

FH 0092 2025

Bekasi

Tersedia