Hadirnya Perkembangan Internet di Indonesia dengan berbagai macam pilihan baik secara langsung maupun tidak langsung memaksa kita untuk ikut mengontrol kemajuan teknologi. Masyarakat harus terbuka terhadap perkembangan kemajuan dalam teknologi baru dan jaringan komunikasi global. Dengan meningkatnya ketergantungan pada layanan internet, kecepatan dan stabilitas akses menjadi faktor penting yang sering kali dijadikan acuan kualitas layanan yang diterima pelanggan. namun Seringkali Konsumen ketika membeli layanan Internet tidak mendapatkan hak nya sebagai konsumen sesuai dengan yang diperjanjikan pada awal pembelian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang menjual paket Internet yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa terkait stabilisasi kecepatan internet yang tidak sesuai kontrak. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan fokus analisis data, undang-undang, studi kasus dan teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian pertama bahwa, Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha seperti, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian dan pasal 62 berupa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); kedua, Penyelesaian sengketa dapat berupa non litigasi Internal (Customer Service) Eksternal (Mediasi, Arbitrase dan BPSK) dan melalui Litigasi (gugatan wanprestasi). Dalam perkara ini konsumen menggunakan jalur non litigasi Internal berupa pengaduan kepada Customer Service Indihome dan Indosat Hifi.

S11810

FH 0119 2025

Bekasi

Tersedia