Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT bukanlah sesuatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Meskipun telah ada kerangka hukum yang jelas, implementasi dan efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Dengan begitu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) beserta kendala dan solusi yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan literatur terkait untuk menganalisis permasalahan. Data primer diperoleh dari UU PKDRT, sedangkan data sekunder berasal dari jurnal ilmiah, buku, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PKDRT telah memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi perlindungan korban, meliputi hak-hak korban, kewajiban negara, serta prosedur penanganan kasus. Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi hukum, stigma masyarakat, kesulitan pembuktian, dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan fasilitas pendukung bagi korban, serta optimalisasi sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam rangka memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.

S11821

FH 0130 2025

Bekasi

Tersedia