Penelitian ini membahas penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah yang terjadi di Desa Kedung Pengawas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata antara pihak penjual dan pembeli. Permasalahan bermula ketika pembeli menunggak pembayaran angsuran selama tujuh bulan berturut-turut, tanpa memberikan klarifikasi atau menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. penjual telah melakukan berbagai upaya penagihan, mulai dari komunikasi melalui telepon hingga datang langsung ke rumah pembeli. Namun, semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Setiap kali dilakukan kunjungan ke rumah, pihak pembeli tidak berada di tempat dan tidak memberikan kejelasan mengenai penyelesaian tunggakan. Akibatnya, timbul sengketa antara kedua belah pihak yang mengarah pada ketidak pastian hukum dan kerugian materiil bagi pihak penjual. Dalam konteks hukum perdata, tindakan pembeli yang lalai ini dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan analisis terhadap peraturan perundang- undangan yang relevan, Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kelalaian pembeli dalam memenuhi prestasi secara berkelanjutan dan tanpa iktikad baik merupakan bentuk wanprestasi yang memberi hak kepada penjual untuk mengajukan tuntutan hukum. Ketidakhadiran pembeli dan ketidakjelasan dalam penyelesaian tunggakan. Gugatan wanprestasi menjadi solusi hukum yang tepat untuk menuntut pemenuhan prestasi atau pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Namun dalam hal ini penjual memilih untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan damai serta memberikan pemahaman bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat pedesaan sangat penting untuk mencegah sengketa dan mewujudkan hubungan hukum yang adil dan seimbang.

S11843

FH 0152 2025

Bekasi

Tersedia