Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum atas praktik kartel minyak goreng kemasan dengan mengkaji Putusan KPPU Nomor 15/KPPU- I/2022 dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst, serta membandingkannya dengan sistem penegakan hukum persaingan usaha di Australia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan hukum, serta dokumen resmi dari lembaga antimonopoli internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia masih belum efektif, terutama karena lemahnya kewenangan eksekusi KPPU, ketergantungan pada pembuktian formil, serta tidak adanya mekanisme pemulihan bagi konsumen. Dibandingkan dengan negara-negara yang telah menerapkan konsep liniensi, class action, dan sanksi pidana terhadap pelaku kartel, sistem Indonesia cenderung administratif dan tidak menimbulkan efek jera yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural dalam sistem hukum persaingan usaha Indonesia agar lebih responsif, adil, dan berpihak pada kepentingan konsumen.

S11883

FH 0192 2025

Bekasi

Tersedia