Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Daftar Katalog Skripsi, Tesis dan LKKP

CARI

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subyek

Ditemukan 49 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Pidana Korupsi"
Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 5 halaman
Permintaan membutuhkan 0.00437 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
Pertanggung Jawaban Pidana Obstruction Of Justice Kasus Korupsi Ditinjau Dari Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pertanggung Jawaban Pidana Obstruction Of Justice Kasus Korupsi Ditinjau Dari Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tautan Repository :
No. Panggil : FH 0111 2024
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menyalahgunakan Kewenangan Yang Merugikan Keuangan Negara

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menyalahgunakan Kewenangan Yang Merugikan Keuangan Negara

Tautan Repository :
No. Panggil : FH 0016 2024
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Tinjauan Yuridis Putusan Praperadilan Yang Memerintahkan Penghentian Penyidikan Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tersangka Setya Novanto (Studi Kasus Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)

Tinjauan Yuridis Putusan Praperadilan Yang Memerintahkan Penghentian Penyidikan Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tersangka Setya Novanto (Studi Kasus Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)

Tautan Repository : http://repository.ubharajaya.ac.id/1416/
No. Panggil : FH 0052 2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Penggelapan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 787/Pid.Sus/2016)

Penggelapan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 787/Pid.Sus/2016)

Tautan Repository : http://repository.ubharajaya.ac.id/1250/
No. Panggil : FH 0070 2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Di Sektor Teknologi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Di Sektor Teknologi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Tautan Repository :
No. Panggil : FH 0069 2023
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Kedudukan Whistleblower Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Kedudukan Whistleblower Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Tautan Repository :
No. Panggil : FH 0062 2023
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Analisis Yuridis Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Yang Tidak Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi

Analisis Yuridis Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Yang Tidak Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tautan Repository :
No. Panggil : FH 0024 2023
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengelolaan Dana BPJS RSUD Lembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengelolaan Dana BPJS RSUD Lembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tautan Repository :
No. Panggil : FH 0006 2023
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Pengembalian Kerugian Negara Dan Implakasinya Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa

Pengembalian Kerugian Negara Dan Implakasinya Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa

Tautan Repository :
No. Panggil : MH 0012 2023
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
Kedudukan Hukum Kepala Desa dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Bdg)

Kedudukan Hukum Kepala Desa dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Bdg)

Tautan Repository :
No. Panggil : MH 0020 2021
Ketersediaan : 1 copies available for loan
description
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

Pilih Bahasa

Advanced Search

License

This software and this template are released Under GNU GPL License Version 3.