Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi pasien dari malpraktik peredaran vaksin kadaluarsa oleh apoteker. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada kasus vaksin kadaluarsa yang diedarkan oleh apoteker di Klinik Brawijaya Bandung. Penelitian ini menemukan bahwa pelaku usaha, termasuk apoteker, memiliki tanggung jawab hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang melanggar standar farmasi, termasuk peredaran vaksin kadaluarsa, sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Pelaku usaha yang terbukti mengedarkan obat atau vaksin tanpa izin dapat dikenakan sanksi hukum. Selanjutnya, Pasal 19 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen menegaskan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen. Penelitian ini juga mengkaji tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan kesehatan, termasuk pencegahan peredaran vaksin kadaluarsa, yang diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 16 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pasien dari sediaan farmasi tidak layak edar telah cukup memadai dari sisi kelengkapan penegakan hukum, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan pengawasan dan pengetahuan petugas kesehatan.

T00501

MH 0008 2024

Bekasi

Tersedia