Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Tindakan pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi bukan suatu alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, namun berdasarkan penjelasan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa tindakan mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi hanya menjadi faktor yang meringankan pidana, bukan menghapuskan pidana. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan dan tidak mengembalikan kerugian keuangan negara, terkait dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada berbagai faktor seperti besarnya kerugian keuangan negara, upaya pelaku untuk mengembalikan kerugian, sikap terdakwa selama persidangan, dan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan hukuman.

T00532

MH 0039 2024

Bekasi

Tersedia