Pembuangan sampah sembarangan merupakan masalah lingkungan yang serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merusak estetika lingkungan, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan ekosistem. Penegakan hukum pidana tidak hanya sebagai ultimum remedium (obat terakhir) tetapi juga sebagai premum remedium atau yang disebut dengan penegakkan hukum pertama. Penelitian ini menggunaksn metode yuridis normatif, dengan pendekatan statute approach dan case approach. Hasil dari penelitian : pertama: penerapan sanksi pada perkara yang diteliti tidak maksimal sehingga tidak tercipta lingkungan yang sehat dan bersih; kedua, faktor penyebab kendala diterapkannya pidana yaitu rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, kurangnya fasilitas pengelolaansampah, dan kurangnya koordinasi antar sektor terkait. Selama ini sanksi administrasi dan sanksi perdata tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus pencemaran.

S10837

FH 0042 2025

Bekasi

Tersedia