Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja yang tidak mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi aturan hukum terkait hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan BPJS dan mengevaluasi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja apabila hak tersebut tidak terpenuhi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis studi kasus untuk memberikan pemahaman praktis mengenai permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja dalam BPJS diatur secara jelas, implementasinya masih menemui berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan pemberi kerja. Selain itu, pengaturan sanksi dalam Undang-Undang BPJS lebih banyak menekankan aspek administratif tanpa memberikan solusi kompensasi yang konkret bagi pekerja yang dirugikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum berupa gugatan ganti rugi dan peninjauan ulang terhadap peraturan yang ada untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya diskursus mengenai perlindungan hukum pekerja di Indonesia dan praktis dengan menyarankan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan implementasi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

S11777

FH 0086 2025

Bekasi

Tersedia