Maraknya pelaku usaha depot air minum isi ulang yang mengabaikan standar kesehatan dan kelengkapan izin usaha telah memunculkan ancaman serius bagi keselamatan dan kesehatan konsumen. Seiring meningkatnya konsumsi air minum isi ulang karena harga yang lebih terjangkau dibanding air kemasan, masalah terkait kualitas dan keamanan produk pun turut meningkat. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang mengatur hak konsumen atas keamanan dan informasi yang benar mengenai barang atau jasa yang digunakan. Berbagai studi dan laporan kasus menunjukkan adanya kandungan bakteri dan pelanggaran prosedur sterilisasi yang dilakukan oleh beberapa depot, bahkan mengakibatkan kerugian kesehatan seperti infeksi amuba pada anak-anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme perizinan depot air minum isi ulang diterapkan serta menganalisis dasar ketentuan mengenai standar kualitas air minum dalam kerangka perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara terhadap pelaku usaha, serta studi kepustakaan dan regulasi terkait. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi teori perlindungan hukum, teori transaksi para pihak, dan teori perbuatan melawan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin resmi dan tidak memenuhi syarat kualitas air sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010. Temuan ini menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap tanggung jawab hukumnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen belum optimal karena masih lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi konsumen, penguatan peran pengawasan dari dinas kesehatan, serta sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar standar dan ketentuan hukum.

S11798

FH 0107 2025

Bekasi

Tersedia