Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, realitas menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, termasuk di wilayah Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, serta bagaimana upaya penegakan hukum dilakukan di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian ini berfokus pada tiga putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Bks, Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Bks, dan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Bks yang menunjukkan bahwa anak korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif, termasuk pendampingan psikologis, pemulihan sosial, serta restitusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 59, Pasal 64, dan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum diimplementasikan secara optimal, terutama dalam hal rehabilitasi korban. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan seperti LPSK dan P2TP2A dalam memastikan hak-hak anak korban benar-benar terpenuhi demi tercapainya keadilan yang berorientasi pada pemulihan.

S11807

FH 0116 2025

Bekasi

Tersedia