Perkembangan bisnis waralaba di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan menjadi salah satu alternatif pengembangan kewirausahaan nasional. Namun, dalam praktiknya, hubungan hukum antara pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee) kerap menimbulkan permasalahan, khususnya terkait pelaksanaan perjanjian waralaba yang berujung pada wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perjanjian waralaba menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba serta menganalisis akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh franchisor berdasarkan ketentuan peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dan bersifat imperatif terhadap perjanjian waralaba, termasuk kewajiban transparansi, legalitas hak kekayaan intelektual, serta pembinaan dan pengawasan oleh franchisor. Wanprestasi yang dilakukan oleh franchisor tidak hanya menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa tuntutan pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, dan ganti rugi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi keabsahan perjanjian waralaba serta menimbulkan sanksi administratif. Dengan demikian, PP Nomor 35 Tahun 2024 berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi franchisee dan sebagai upaya menciptakan praktik waralaba yang sehat, adil, dan berlandaskan kepastian hukum.

S12533

FH 0034 2026

Bekasi

Tersedia