Pekerja harian lepas merupakan bagian dari hubungan kerja dalam sistem ketenagakerjaan nasional yang memiliki karakteristik waktu kerja tidak tetap. Dalam praktiknya, status pekerja harian lepas sering menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pengusaha. Kondisi tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak normatif pekerja secara optimal. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 telah diterbitkan sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tujuan memberikan kepastian hukum terkait pemutusan hubungan kerja, penerapannya dalam praktik hubungan industrial masih menunjukkan berbagai permasalahan, sebagaimana tercermin dalam Putusan MA Nomor 198 K/Pdt.Sus-PHI/2021 & Putusan MA Nomor 619 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 secara normatif telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan pekerja harian lepas dalam hal pemutusan hubungan kerja. Namun, dalam implementasinya masih terdapat hambatan, terutama terkait pembuktian hubungan kerja, perhitungan masa kerja, serta perbedaan penafsiran hakim mengenai status pekerja harian lepas. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pekerja harian lepas belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan agar perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas dapat berjalan secara efektif.

S12536

FH 0037 2026

Bekasi

Tersedia