Penelitian ini menganalisis dasar legitimasi konstitusional Wakil Presiden dalam proses pemilihan umum menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, serta merumuskan konstruksi ideal legitimasi Wakil Presiden agar selaras dengan tertib konstitusi, keadilan elektoral, dan stabilitas demokrasi. Fokus penelitian diarahkan pada dua isu: (1) bagaimana dasar legitimasi konstitusional Wakil Presiden dalam proses pemilihan umum menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait; dan (2) bagaimana konstruksi ideal legitimasi Wakil Presiden agar selaras dengan tertib konstitusi, keadilan elektoral, dan stabilitas demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi konstitusional Wakil Presiden dalam proses pemilu bersumber pada desain ketatanegaraan UUD 1945 yang menempatkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu pasangan dalam pemilihan, serta pada tata kelola pemilu yang mensyaratkan pemenuhan ketentuan pencalonan, tahapan, dan penetapan hasil sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, pemenuhan aspek prosedural semata tidak selalu memadai untuk memastikan legitimasi yang kuat apabila menimbulkan persepsi ketidakadilan elektoral dan penurunan kepercayaan publik. Karena itu, konstruksi ideal legitimasi Wakil Presiden perlu ditopang oleh kesesuaian norma pencalonan dengan prinsip konstitusional, jaminan keadilan proses (fairness) dalam kontestasi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu yang efektif. Dengan demikian, legitimasi konstitusional Wakil Presiden tidak hanya dipahami sebagai hasil formal penetapan pemilu, melainkan sebagai legitimasi yang teruji melalui kepastian norma, integritas proses, dan penerimaan demokratis yang menopang stabilitas pemerintahan.

T00669

MH 0008 2026

Bekasi

Tersedia