Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketidaksesuaian penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus judi online memengaruhi kepastian hukum di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakkonsistenan penerapan ketentuan KUHP dan UU ITE terhadap perjudian daring. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bentuk pertanggungjawaban terhadap ketidaksesuaian penegakan hukum tersebut dalam kerangka negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian penegakan hukum terhadap judi online disebabkan oleh perbedaan penafsiran norma, ketiadaan pedoman operasional yang tegas dalam menentukan pilihan dasar hukum antara KUHP dan UU ITE, serta faktor institusional aparat penegak hukum yang mencakup koordinasi, kompetensi, dan orientasi penindakan. Akibatnya, perkara dengan modus operandi yang relatif serupa diproses menggunakan pasal yang berbeda, dengan standar pembuktian dan konsekuensi pemidanaan yang tidak seimbang. Kondisi ini melemahkan kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Penelitian ini menegaskan perlunya pertanggungjawaban normatif dan institusional aparat penegak hukum melalui penguatan pedoman penegakan hukum, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kapasitas penegak hukum agar penanganan perkara judi online selaras dengan prinsip negara hukum, keadilan, dan kepastian hukum.

T00681

MH 0020 2026

Bekasi

Tersedia